‎Kadis Dukcapil Majene Turunkan Layanan Administrasi Kependudukan, Warga Malunda-Ulumanda Tak Perlu Jauh ke Majene

Kabar baik bagi masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda. Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung di wilayah kecamatan.

Pelayanan tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 09.00 hingga 17.00 WITA, bertempat di Kantor Camat Malunda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Dukcapil Kabupaten Majene dalam meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

‎Dalam surat resmi yang ditandatangani Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Ibu Andi Devianty Arna, S.H., disebutkan sejumlah layanan administrasi kependudukan yang akan diberikan kepada masyarakat.

‎Layanan tersebut meliputi perekaman KTP-el bagi warga yang telah berusia 17 tahun atau telah memenuhi persyaratan wajib KTP, penerbitan Kartu Keluarga (KK), pindah penduduk, penerbitan akta kelahiran, serta penerbitan akta kematian.

‎Kadis Dukcapil Majene juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Warga yang telah berusia 17 tahun atau segera mencapai usia tersebut diharapkan dapat melakukan perekaman KTP-el.

‎Sementara masyarakat yang membutuhkan layanan Kartu Keluarga, pindah penduduk, akta kelahiran maupun akta kematian juga diarahkan untuk memanfaatkan pelayanan yang telah disiapkan.

‎Langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Dukcapil Majene di bawah kepemimpinan Andi Devianty Arna, S.H. untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang selama ini harus menempuh perjalanan ke pusat kabupaten hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

‎Dengan adanya pelayanan langsung di Kecamatan Malunda, masyarakat Malunda dan Ulumanda kini memiliki kesempatan mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, dekat dan efisien.

‎Dinas Dukcapil Majene berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan tersebut dan memastikan dokumen kependudukan masing-masing tetap lengkap serta sesuai dengan data terbaru. ©️EPN

BERITA TANPA BATAS

‎

  • Bantuan Sembako Marak Disalurkan, Warga Toppo Justru Bertanya: “Apakah Saya Tidak Layak?”

    MAJENE, — Seorang warga di Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mempertanyakan kelayakan dirinya untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk bantuan sembako dan program bedah rumah. Pertanyaan tersebut disampaikan seorang ibu melalui pesan pribadi kepada wartawan pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 16.54 WITA. Dalam pesannya, ia terlebih dahulu menyampaikan salam sebelum mempertanyakan apakah dirinya…

  • ‎Sasar Jaringan Narkotika, Polda Sulbar Amankan Tiga Orang dan Sita 16 Saset Diduga Sabu‎

    MAJENE,— Tim Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Rabu malam (19/8/2026).‎Informasi ini dihimpun dari keterangan kepolisian dan sejumlah portal media yang memberitakan pengungkapan kasus tersebut.‎‎Penindakan bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di Lingkungan Banua, Kelurahan…

  • POLSEK MALUNDA BERTINDAK, BURU PELAKU PENCURI MESIN KATINTING

    ‎MALUNDA — Dugaan pencurian mesin katinting yang menyasar tiga perahu nelayan di kawasan pesisir Pao Pao, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kini ditindaklanjuti Polsek Malunda.‎‎Peristiwa tersebut diketahui warga pada Kamis pagi, 20 Agustus 2026. Tiga perahu nelayan yang berada di pinggir pantai didapati dalam kondisi telah diobrak-abrik. Dari tiga mesin katinting yang menjadi sasaran, satu mesin…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *