‎DPRD Majene Apresiasi Jebol Dukcapil di Malunda, 500 Warga Antre hingga Larut Malam

Pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola (Jebol) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Majene di Aula Kantor Kecamatan Malunda, Selasa (4/8/2026), mendapat respons tinggi dari masyarakat.

‎Sejak pagi, warga Kecamatan Malunda dan Ulumanda berdatangan untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari perekaman KTP elektronik, perbaikan data, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran hingga akta kematian.

‎Hingga malam hari, tercatat kurang lebih 500 warga telah melakukan registrasi untuk mendapatkan pelayanan. Tingginya jumlah warga yang datang membuat pelayanan tetap berlangsung meski waktu telah memasuki malam.

‎Sekitar pukul 22.00 WITA, puluhan warga masih terlihat menunggu giliran, khususnya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP. Pihak Dukcapil menyebut masih terdapat sekitar 60 warga yang berada dalam antrean untuk menjalani proses perekaman.

Pelayanan pun tidak serta-merta dihentikan. Petugas tetap melanjutkan proses untuk menyelesaikan warga yang telah melakukan registrasi.Bahkan, pelayanan diperkirakan berlangsung hingga pukul 01.00–02.00 WITA dini hari.

‎“Kami sudah biasa. Terkadang sampai subuh atau pagi baru selesai. Yang pastinya, kami tidak akan pulang kalau data warga yang sudah terdaftar belum selesai,” ujar pihak Dukcapil.

‎Di tengah pelayanan yang berlangsung hingga larut malam tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Majene, Sudirman, turut hadir dan membersamai Kepala Dinas Dukcapil Majene di Aula Kantor Camat Malunda. Ia berbincang langsung dengan Kepala Dinas sekaligus melihat proses pelayanan yang masih berjalan.

‎Sudirman memberikan apresiasi terhadap langkah Dukcapil yang menghadirkan pelayanan langsung ke wilayah masyarakat.

‎Menurutnya, program jemput bola seperti ini sangat penting, terutama bagi warga Malunda dan Ulumanda yang harus menempuh jarak cukup jauh apabila hendak mengurus dokumen kependudukan ke pusat pelayanan di Majene.

‎Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah lain yang membutuhkan.

‎“Kami sangat mengapresiasi adanya pelayanan jemput bola ini. Mudah-mudahan ke depan bisa konsisten dilaksanakan terus-menerus,” ujar Sudirman.

‎Bagi Sudirman, tingginya jumlah masyarakat yang datang menjadi gambaran nyata bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang didekatkan langsung ke masyarakat memang masih sangat dibutuhkan.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., tetap berada di Aula Kantor Camat Malunda hingga malam hari untuk mendampingi jajaran dalam memberikan pelayanan, khususnya proses perekaman KTP.

‎Kehadiran pimpinan Dukcapil hingga larut malam menjadi bagian dari upaya memastikan warga yang telah melakukan registrasi tetap mendapatkan pelayanan dan tidak pulang tanpa kepastian.

‎
Angka 500 warga dalam satu kegiatan menjadi catatan penting. Bukan sekadar menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap dokumen kependudukan masih besar, terutama bagi warga yang selama ini terkendala jarak, waktu dan biaya untuk mendapatkan pelayanan di pusat kota.

Program jemput bola akhirnya bukan hanya soal memindahkan tempat pelayanan, tetapi bagaimana pemerintah hadir lebih dekat ketika masyarakat memang membutuhkan.

‎Dan seperti yang disampaikan Sudirman, jangan sampai jemput bola hanya ramai saat digelar, tetapi harus konsisten hadir untuk masyarakat yang membutuhkan.
©️EPN

BERITA TANPA BATAS

  • Honorer Kantor Camat Malunda Keluhkan Gaji 2025 Belum Cair, Sudah Lebih dari Enam Bulan

    Sejumlah pegawai honorer di Kantor Camat Malunda mengeluhkan belum cairnya insentif atau gaji mereka untuk tahun 2025. Hingga kini, memasuki tahun 2026 dan telah melewati lebih dari enam bulan, pembayaran tersebut belum juga diterima. Senin,(9/3/2026) Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar persoalan ini mendapat perhatian dari pihak terkait. “Kami mempertanyakan…

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *