‎DPRD Majene Apresiasi Jebol Dukcapil di Malunda, 500 Warga Antre hingga Larut Malam

Pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola (Jebol) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Majene di Aula Kantor Kecamatan Malunda, Selasa (4/8/2026), mendapat respons tinggi dari masyarakat.

‎Sejak pagi, warga Kecamatan Malunda dan Ulumanda berdatangan untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari perekaman KTP elektronik, perbaikan data, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran hingga akta kematian.

‎Hingga malam hari, tercatat kurang lebih 500 warga telah melakukan registrasi untuk mendapatkan pelayanan. Tingginya jumlah warga yang datang membuat pelayanan tetap berlangsung meski waktu telah memasuki malam.

‎Sekitar pukul 22.00 WITA, puluhan warga masih terlihat menunggu giliran, khususnya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP. Pihak Dukcapil menyebut masih terdapat sekitar 60 warga yang berada dalam antrean untuk menjalani proses perekaman.

Pelayanan pun tidak serta-merta dihentikan. Petugas tetap melanjutkan proses untuk menyelesaikan warga yang telah melakukan registrasi.Bahkan, pelayanan diperkirakan berlangsung hingga pukul 01.00–02.00 WITA dini hari.

‎“Kami sudah biasa. Terkadang sampai subuh atau pagi baru selesai. Yang pastinya, kami tidak akan pulang kalau data warga yang sudah terdaftar belum selesai,” ujar pihak Dukcapil.

‎Di tengah pelayanan yang berlangsung hingga larut malam tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Majene, Sudirman, turut hadir dan membersamai Kepala Dinas Dukcapil Majene di Aula Kantor Camat Malunda. Ia berbincang langsung dengan Kepala Dinas sekaligus melihat proses pelayanan yang masih berjalan.

‎Sudirman memberikan apresiasi terhadap langkah Dukcapil yang menghadirkan pelayanan langsung ke wilayah masyarakat.

‎Menurutnya, program jemput bola seperti ini sangat penting, terutama bagi warga Malunda dan Ulumanda yang harus menempuh jarak cukup jauh apabila hendak mengurus dokumen kependudukan ke pusat pelayanan di Majene.

‎Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah lain yang membutuhkan.

‎“Kami sangat mengapresiasi adanya pelayanan jemput bola ini. Mudah-mudahan ke depan bisa konsisten dilaksanakan terus-menerus,” ujar Sudirman.

‎Bagi Sudirman, tingginya jumlah masyarakat yang datang menjadi gambaran nyata bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang didekatkan langsung ke masyarakat memang masih sangat dibutuhkan.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., tetap berada di Aula Kantor Camat Malunda hingga malam hari untuk mendampingi jajaran dalam memberikan pelayanan, khususnya proses perekaman KTP.

‎Kehadiran pimpinan Dukcapil hingga larut malam menjadi bagian dari upaya memastikan warga yang telah melakukan registrasi tetap mendapatkan pelayanan dan tidak pulang tanpa kepastian.

‎
Angka 500 warga dalam satu kegiatan menjadi catatan penting. Bukan sekadar menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap dokumen kependudukan masih besar, terutama bagi warga yang selama ini terkendala jarak, waktu dan biaya untuk mendapatkan pelayanan di pusat kota.

Program jemput bola akhirnya bukan hanya soal memindahkan tempat pelayanan, tetapi bagaimana pemerintah hadir lebih dekat ketika masyarakat memang membutuhkan.

‎Dan seperti yang disampaikan Sudirman, jangan sampai jemput bola hanya ramai saat digelar, tetapi harus konsisten hadir untuk masyarakat yang membutuhkan.
©️EPN

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Kabut Asap Melanda Sejumlah Wilayah Sulawesi, Dinkes Majene Imbau Warga Waspada‎

    MAJENE, — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Rabu, (14/10/2206)‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari paparan kabut asap.‎‎Melalui imbauan Dinas Kesehatan, warga…

  • ‎GRH: PEMEKARAN TANJUNG BARU BUKAN EUFORIA, MELAINKAN KEBUTUHAN RAKYAT — DORONG KEADILAN PEMBANGUNAN DAN BUKA JALAN MENUJU MONTA SELATAN

    BIMA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Revolusi Hukum (DPP GRH) menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Desa Tanjung Baru harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, serta berkeadilan bagi masyarakat. Jumat, 9/10/2026 ‎Ketua Umum DPP GRH, Mhmd Rizky Hidayat, menyatakan bahwa pemekaran desa…

  • Pemekaran Tanjung Baru Menggantung? GRH Sulsel Tantang Pemkab Bima Buktikan Bima Bermartabat!

    BIMA — Sekretaris Jenderal DPD Sulawesi Selatan Gerakan Revolusi Hukum (GRH), Mulyadin, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera memberikan kepastian atas aspirasi pemekaran Dusun Tanjung Baru, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. ‎Mulyadin menilai, pemekaran wilayah tersebut bukan sekadar tuntutan politik atau euforia sesaat, melainkan aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *