‎Dukcapil Majene JEBOL di Malunda, Layani Warga Malunda dan Ulumanda hingga Malam

Masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda mendapat kemudahan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Majene turun langsung memberikan pelayanan JEBOL ( jemput bola )di Aula Kantor Kecamatan Malunda, dan diserbu ratusan wrag, Selasa (4/8/2026).

‎
Pelayanan tersebut menyasar dua wilayah sekaligus, yakni Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju pusat pelayanan di Kota Majene hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

‎Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., mengatakan pihaknya membuka sejumlah layanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.

‎“Kali ini kita membuka pelayanan empat kategori, yaitu pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan KTP bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun,” ujar Andi Devianti saat diwawancarai.

‎Menurutnya, pelayanan jemput bola tersebut bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, Dukcapil Majene juga telah melaksanakan pelayanan serupa di Kecamatan Sendana.

‎
Dalam pelaksanaan sebelumnya, kata dia, sempat terdapat kendala teknis berupa kerusakan alat. Namun persoalan tersebut telah ditangani sehingga peralatan kembali dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

‎Pelayanan langsung di tingkat kecamatan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Desa Mekarta, Haeruddin, S.H., selaku Ketua APDESI Kabupaten Majene.

Haeruddin menilai pelayanan jemput bola sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan harus menghadapi persoalan jarak, biaya transportasi, serta waktu ketika hendak mengurus dokumen kependudukan di Kota Majene.

‎Menurutnya, kondisi geografis Malunda dan Ulumanda yang cukup luas membuat pelayanan langsung seperti ini sangat dibutuhkan.Apalagi, sebagian masyarakat berada di wilayah pegunungan dengan akses yang tidak selalu mudah.

‎“Pelayanan seperti ini sangat membantu masyarakat. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu yang besar hanya untuk datang ke Kota Majene mengurus dokumen kependudukan,” demikian poin penting apresiasi Ketua APDESI Majene terhadap kegiatan tersebut.

‎Pelayanan yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Malunda ini menjadi salah satu bentuk pendekatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

‎Bukan lagi masyarakat yang harus selalu mengejar pelayanan hingga ke pusat kota, tetapi pelayanan yang datang mendekati masyarakat.

‎Untuk registrasi, pelayanan dibuka hingga pukul 17.00 WITA pada Selasa, 4 Agustus 2026. Sementara proses penyelesaian administrasi diperkirakan masih berlangsung hingga malam hari di Kantor Kecamatan Malunda.

‎Program ini diharapkan mampu mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat sekaligus memangkas kendala jarak, biaya, dan waktu yang selama ini menjadi persoalan bagi warga Malunda dan Ulumanda.

‎©️EPN MEDIA | Eksplorasi Pemberitaan Nyata

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Ketua DPC APDESI Majene Sesalkan Dugaan Pengeroyokan di Pawai Kuda Maliaya

    ‎Ketua DPC APDESI Kabupaten Majene, Haerudin SH, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Mekkatta, menyampaikan keprihatinan atas dugaan pengeroyokan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan hataman massal atau pawai kuda di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Minggu 27/9/2026 ‎‎Desa Mekkatta merupakan salah satu desa yang berada di sekitar wilayah tempat kejadian perkara (TKP). Haerudin mengaku…

  • Pick Up Pembawa Ikan Nila Kecelakaan di Jalan Poros Majene-Mamuju, Diduga Sopir Mengantuk

    Sebuah mobil pick up yang mengangkut ikan nila mengalami kecelakaan di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 06.30 WITA. Menurut informasi yang dihimpun dari warga di lokasi, mobil tersebut diketahui berasal dari Sidrap dan dalam perjalanan menuju Topoyo untuk membawa ikan. Kecelakaan terjadi saat mobil pick up…

  • Ratusan Warga Desa Maliaya Geruduk Polsek Malunda, Polisi Amankan Terduga Pelaku

    MALUNDA — Ratusan warga Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mendatangi Polsek Malunda pada Minggu, 27 September 2026 sekitar pukul 20:30 , setelah mengetahui adanya seorang warga yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Ruslan.‎‎Kedatangan warga dipicu setelah korban, Ruslan, melaporkan dugaan pengeroyokan tersebut ke Polsek Malunda. Dalam perkembangan penanganan perkara, seorang pria berinisial AN,…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *