‎Dukcapil Majene JEBOL di Malunda, Layani Warga Malunda dan Ulumanda hingga Malam

Masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda mendapat kemudahan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Majene turun langsung memberikan pelayanan JEBOL ( jemput bola )di Aula Kantor Kecamatan Malunda, dan diserbu ratusan wrag, Selasa (4/8/2026).

‎
Pelayanan tersebut menyasar dua wilayah sekaligus, yakni Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju pusat pelayanan di Kota Majene hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

‎Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., mengatakan pihaknya membuka sejumlah layanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.

‎“Kali ini kita membuka pelayanan empat kategori, yaitu pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan KTP bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun,” ujar Andi Devianti saat diwawancarai.

‎Menurutnya, pelayanan jemput bola tersebut bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, Dukcapil Majene juga telah melaksanakan pelayanan serupa di Kecamatan Sendana.

‎
Dalam pelaksanaan sebelumnya, kata dia, sempat terdapat kendala teknis berupa kerusakan alat. Namun persoalan tersebut telah ditangani sehingga peralatan kembali dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

‎Pelayanan langsung di tingkat kecamatan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Desa Mekarta, Haeruddin, S.H., selaku Ketua APDESI Kabupaten Majene.

Haeruddin menilai pelayanan jemput bola sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan harus menghadapi persoalan jarak, biaya transportasi, serta waktu ketika hendak mengurus dokumen kependudukan di Kota Majene.

‎Menurutnya, kondisi geografis Malunda dan Ulumanda yang cukup luas membuat pelayanan langsung seperti ini sangat dibutuhkan.Apalagi, sebagian masyarakat berada di wilayah pegunungan dengan akses yang tidak selalu mudah.

‎“Pelayanan seperti ini sangat membantu masyarakat. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu yang besar hanya untuk datang ke Kota Majene mengurus dokumen kependudukan,” demikian poin penting apresiasi Ketua APDESI Majene terhadap kegiatan tersebut.

‎Pelayanan yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Malunda ini menjadi salah satu bentuk pendekatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

‎Bukan lagi masyarakat yang harus selalu mengejar pelayanan hingga ke pusat kota, tetapi pelayanan yang datang mendekati masyarakat.

‎Untuk registrasi, pelayanan dibuka hingga pukul 17.00 WITA pada Selasa, 4 Agustus 2026. Sementara proses penyelesaian administrasi diperkirakan masih berlangsung hingga malam hari di Kantor Kecamatan Malunda.

‎Program ini diharapkan mampu mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat sekaligus memangkas kendala jarak, biaya, dan waktu yang selama ini menjadi persoalan bagi warga Malunda dan Ulumanda.

‎©️EPN MEDIA | Eksplorasi Pemberitaan Nyata

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Kabut Asap Melanda Sejumlah Wilayah Sulawesi, Dinkes Majene Imbau Warga Waspada‎

    MAJENE, — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Rabu, (14/10/2206)‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari paparan kabut asap.‎‎Melalui imbauan Dinas Kesehatan, warga…

  • ‎GRH: PEMEKARAN TANJUNG BARU BUKAN EUFORIA, MELAINKAN KEBUTUHAN RAKYAT — DORONG KEADILAN PEMBANGUNAN DAN BUKA JALAN MENUJU MONTA SELATAN

    BIMA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Revolusi Hukum (DPP GRH) menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Desa Tanjung Baru harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, serta berkeadilan bagi masyarakat. Jumat, 9/10/2026 ‎Ketua Umum DPP GRH, Mhmd Rizky Hidayat, menyatakan bahwa pemekaran desa…

  • Pemekaran Tanjung Baru Menggantung? GRH Sulsel Tantang Pemkab Bima Buktikan Bima Bermartabat!

    BIMA — Sekretaris Jenderal DPD Sulawesi Selatan Gerakan Revolusi Hukum (GRH), Mulyadin, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera memberikan kepastian atas aspirasi pemekaran Dusun Tanjung Baru, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. ‎Mulyadin menilai, pemekaran wilayah tersebut bukan sekadar tuntutan politik atau euforia sesaat, melainkan aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *