‎Kemarau Panjang Ancam Gagal Panen, Petani Malunda Terpaksa Jadikan Padi Pakan Ternak‎: Bendungan Kayu Angin di Pertanyakan


Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Majene mulai memukul sektor pertanian. Di Kecamatan Malunda, sejumlah petani bahkan terpaksa mengambil keputusan pahit karena tanaman padi mereka terancam gagal panen. Senin 17/8/2026)
‎
‎Kondisi tersebut terlihat di areal persawahan Kalambangan, Lingkungan Banua. Sebagian tanaman padi tampak sudah mengering, sementara sebagian lainnya masih hijau. Karena khawatir tanaman tidak lagi mampu bertahan hingga masa panen, beberapa petani memilih menggunting tanaman menggunakan sabit untuk dijadikan pakan ternak.
‎
‎Situasi ini kembali menyorot persoalan irigasi di Kecamatan Malunda, khususnya keberadaan Bendungan Kayu Angin yang selama ini diharapkan mampu menopang kebutuhan air pertanian masyarakat. Namun, di tengah kemarau panjang, sejumlah petani menilai manfaat bendungan tersebut belum dapat dirasakan secara maksimal.
‎
‎Penyuluh Pertanian Kecamatan Malunda, Amin Rahmat, mengatakan pihaknya telah berupaya memfasilitasi kebutuhan petani, termasuk menyampaikan berbagai persoalan terkait sistem irigasi kepada pihak terkait.

Foto: Amin Rahmat Penyuluh pertanian kecamatan Malunda
‎

‎Menurut Amin Rahmat, pekerjaan Bendungan Kayu Angin telah berlangsung sekitar 12 tahun, namun hingga kini belum sepenuhnya dapat berfungsi secara maksimal. Ia menyebut terdapat sejumlah kendala, termasuk dampak bencana alam yang turut memengaruhi proses pekerjaan.
‎
‎“Bendungan ini sudah sekitar 12 tahun dikerjakan. Kami juga sudah beberapa kali mengusulkan dan berkoordinasi dengan BBWS terkait penyelesaiannya. Namun, memang masih ada beberapa kendala, termasuk akibat bencana alam,” ujar Amin Rahmat.
‎
‎Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya dalam kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri pada 2025, sempat disampaikan harapan agar Bendungan Kayu Angin mulai dapat dirasakan manfaatnya oleh petani pada awal 2027.
‎
‎“Pada saat kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri tahun 2025, disampaikan bahwa awal 2027 Bendungan Kayu Angin diharapkan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Tetapi sampai sekarang kita masih menunggu perkembangan pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
‎
‎Di tengah kondisi kemarau panjang, upaya mitigasi juga dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), salah satunya dengan melakukan pemompaan air dari sungai. Mesin pompa serta kebutuhan solar disebut turut difasilitasi untuk membantu memenuhi kebutuhan air persawahan.
‎
‎“Untuk sementara, mitigasi tetap dilakukan. Ada pompa yang disediakan untuk mengambil air dari sungai, termasuk solar yang difasilitasi oleh BWS. Tetapi memang belum bisa maksimal karena kondisi kemarau yang cukup panjang dan kebutuhan air persawahan juga sangat besar,” jelas Amin Rahmat.
‎
‎Selain persoalan ketersediaan air, Amin Rahmat menyarankan agar kondisi tanaman padi yang mulai mengering juga dikoordinasikan dengan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) UPTD untuk memastikan kondisi tanaman dan kemungkinan faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan padi.
‎
‎
‎“Untuk kondisi tanaman yang sudah mulai mengering, sebaiknya juga dikoordinasikan dengan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman atau POPT UPTD. Jadi bisa diketahui data validnya ,” pungkasnya.
‎

‎Sementara itu, konfirmasi kepada Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) UPTD serta pihak BBWS terkait kondisi persawahan di Kecamatan Malunda dan potensi gagal panen masih terus dilakukan.
‎
‎Bagi petani, persoalan ini bukan sekadar tentang tanaman yang mengering. Di balik setiap petak sawah terdapat biaya produksi, tenaga, dan harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
‎
‎Ketika sawah mulai mengering dan padi terpaksa dipotong sebelum waktunya untuk pakan ternak, pertanyaan besarnya kembali muncul, kapan manfaat Bendungan Kayu Angin benar-benar bisa dirasakan petani Malunda, terutama ketika kemarau datang?

©️EPN

BERITA TANPA BATAS

  • BKAD Majene Buka Suara, ADD Belum Cair, Gaji Desa Diprioritaskan

    Majene — Di tengah keluhan puluhan desa terkait mandeknya belanja operasional, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene akhirnya memberikan klarifikasi. sabtu, (25/4/2026) Sekretaris BKAD Majene, Rudi Hartanto, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) disebabkan oleh belum masuknya sumber anggaran yang menjadi dasar penyaluran dana tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah disebut…

  • ‎62 Desa di Majene “Kering” Operasional, ADD Tak Kunjung Cair hingga Akhir April

    Majene — Memasuki akhir April, sebanyak 62 desa di Kabupaten Majene masih belum merasakan pencairan Biaya Operasional Pemerintah Desa (BOP) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Kondisi ini memicu keluhan serius dari para kepala desa, karena roda pemerintahan di tingkat desa mulai tersendat. Sabtu, 25 April 2026. ‎Padahal, dalam Peraturan Bupati (Perbup) secara tegas…

  • ‎Diterkam Buaya di Sungai Mandar, Warga Tinambung Ditemukan Meninggal Dunia

    Polewali Mandar – Peristiwa tragis kembali terjadi di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban serangan buaya di aliran Sungai Mandar, Kamis malam (23/04/2026). ‎Korban diketahui berinisial ML (sekitar 50 tahun), warga Kande Api, yang bermukim di sekitar area depan SPPG Tower. Informasi yang dihimpun…

  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *