Puskesmas Malunda Gelar Forum Konsultasi Publik, Aspirasi Masyarakat Dibahas Bersama

MALUNDA — UPTD Puskesmas Malunda menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai ruang terbuka untuk mendengar langsung aspirasi, kritik, serta keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Rabu, (2/9/2026)

‎Forum tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Yuliani, Kepala UPTD Puskesmas Malunda Irwan, Camat Malunda, Kapolsek, Danramil, para kepala desa, jajaran tenaga kesehatan, lembaga masyarakat, akademisi serta tokoh masyarakat.

‎Pertemuan berlangsung dinamis. Sejumlah kepala desa dan peserta forum memberikan apresiasi terhadap pelayanan Puskesmas Malunda yang selama ini dinilai cukup baik. Namun, apresiasi tersebut juga disertai sejumlah catatan yang dianggap perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

‎Beberapa persoalan yang mencuat di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, ketersediaan air, kekurangan tenaga dokter gigi hingga kebutuhan tambahan armada ambulans.

‎Pelayanan Diapresiasi, Tetapi Kekurangan Tidak DitutupiPara kepala desa yang hadir menilai Puskesmas Malunda telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, sejumlah keterbatasan di lapangan masih menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelayanan.

“Kami mengapresiasi pelayanan Puskesmas yang selama ini sudah berjalan. Tetapi masih ada beberapa kebutuhan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan,” menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam forum.

‎

‎Masukan tersebut dinilai penting karena Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama yang menjadi tumpuan masyarakat Malunda dan desa-desa di sekitarnya.

‎
Musim Kemarau, Persoalan Air Kembali Mengemuka Salah satu persoalan yang cukup mendapat perhatian adalah ketersediaan air.

Kepala UPTD Puskesmas Malunda, Irwan, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan upaya dengan menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan Puskesmas.

‎
Namun, upaya tersebut kini menghadapi kendala karena wilayah Malunda tengah memasuki musim kemarau.

“Kami sudah berupaya dengan menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan air di Puskesmas. Tetapi sekarang sudah masuk musim kemarau, sehingga ketersediaan air kembali menjadi persoalan,” ujar Irwan.

‎Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena musim kemarau turut berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Majene telah mengambil langkah menghadapi kondisi kekeringan melalui status siaga/tanggap darurat yang berkaitan dengan dampak musim kemarau.

‎Di tengah kondisi tersebut, Puskesmas Malunda harus mengambil langkah sementara agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

‎“Solusi yang kami lakukan sementara adalah menyediakan atau mendatangkan air untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Puskesmas Malunda. Pelayanan tetap harus berjalan, sehingga kebutuhan air harus tetap dipenuhi,” jelas Irwan.

‎Menurutnya, air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari operasional Puskesmas, baik untuk pelayanan pasien, kebersihan, sanitasi maupun kebutuhan sehari-hari tenaga kesehatan.

‎Karena itu, persoalan air diharapkan tidak hanya diselesaikan dengan solusi sementara. Dibutuhkan langkah permanen agar Puskesmas tidak kembali menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau.


Selain air, keterbatasan tenaga dokter gigi juga menjadi salah satu persoalan yang disampaikan dalam forum. Kebutuhan tenaga medis tersebut dianggap penting karena pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya menyangkut pemeriksaan umum, tetapi juga pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang menjadi kebutuhan masyarakat.


‎Begitu pula dengan kebutuhan armada ambulans. Dengan wilayah pelayanan yang cukup luas, tambahan ambulans dinilai penting untuk mendukung pelayanan maupun proses rujukan pasien.

‎
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut dan mencari solusi sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.


“Apa yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kalau ada kekurangan, tentu harus kita carikan solusinya. Tidak boleh persoalan pelayanan hanya dibicarakan, tetapi harus ada tindak lanjut,” tegas Yuliani.

‎
Terkait kebutuhan ambulans, tenaga kesehatan dan sarana-prasarana, Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi untuk menentukan kebutuhan yang menjadi prioritas.

‎
“Kita akan melihat satu per satu kebutuhan yang ada, termasuk ambulans, tenaga kesehatan dan sarana-prasarana. Kita akan mencari solusi agar pelayanan di Puskesmas Malunda bisa semakin maksimal,” katanya.

Dalam forum tersebut, Yuliani juga menyampaikan perkembangan terkait Rumah Sakit Pratama yang berada di wilayah Salutambung.

‎Keberadaan rumah sakit tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan rujukan pasien dari wilayah Malunda dan sekitarnya.

Selama ini, pasien yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di Majene maupun Mamuju. Jarak yang cukup jauh tentu menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera.

‎“Kita berharap Rumah Sakit Pratama segera diresmikan dan dapat beroperasi secara resmi tahun ini. Dengan begitu, masyarakat Malunda dan wilayah sekitarnya memiliki pilihan fasilitas rujukan yang lebih dekat,” ujar Yuliani


Forum Konsultasi Publik tersebut pada akhirnya menjadi ruang untuk membuka berbagai persoalan pelayanan kesehatan secara langsung di hadapan pemerintah dan masyarakat.

‎Kepala Puskesmas Malunda, Irwan, menegaskan bahwa setiap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.

‎“Kami menerima semua masukan yang disampaikan. Ini menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan. Apa yang bisa kami selesaikan di tingkat Puskesmas akan kami maksimalkan, sedangkan yang membutuhkan dukungan Dinas Kesehatan akan kami koordinasikan,” ungkapnya.

‎Sementara itu, kehadiran Kepala Dinas Kesehatan dalam forum tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk mendengar langsung persoalan yang terjadi di tingkat pelayanan paling bawah.

BERITA TANPA BATAS
‎

  • GMMPH kecam dugaan pembebanan biaya listrik kepada orang tua siswa SDN Mangkura 1, desak kepala sekolah dievaluasi

    MAKASSAR — Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pemerhati Hukum (GMMPH) mengecam rencana pembebanan biaya pemasangan kWh meter dan iuran listrik kepada orang tua siswa SDN Mangkura 1, Kota Makassar. GMMPH mendesak Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengevaluasi kepala sekolah apabila ditemukan pelanggaran. Ketua GMMPH, Ishadul, S.H., menegaskan bahwa persoalan teknis kelistrikan sekolah negeri harus diselesaikan melalui…

  • Dari Jalanan untuk Konstitusi, Ketum GRH Sulsel Tantang Prabowo-Gibran: 21 Inpres Dinilai Rampas Kewenangan DPR

    MAKASSAR – Ketua Umum DPD Gerakan Revolusi Hukum (GRH) Sulawesi Selatan, M. Ishadul Islami Akbar, S.H., melontarkan kritik terhadap penggunaan 21 Instruksi Presiden (Inpres) pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai, penggunaan instrumen tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional apabila memasuki ranah legislasi dan penganggaran yang menjadi kewenangan lembaga negara lain. Mengusung semangat “Dari Jalanan untuk Konstitusi”,…

  • ‎UANG MAINAN BERNILAI Rp203,8 JUTA DIDUGA DIGUNAKAN DALAM MODUS PENIPUAN PENGGANDAAN UANG DI MAMUJU

    MAMUJU — Modus penipuan berkedok ritual penggandaan uang kembali menjadi perhatian publik. Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, polisi mengungkap dugaan penipuan yang melibatkan uang mainan dengan nilai nominal mencapai Rp203,8 juta dan menyebabkan korban mengalami kerugian hingga Rp80 juta. Kasus ini menyeret seorang pria berinisial RM (50), yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *