Hari Libur Tak Berarti Tutup, Disdukcapil Majene Tetap Buka Pelayanan di Hari Minggu

11 September 2026- Tekan Antrean dan Permudah Warga, Disdukcapil Majene Gencarkan Pelayanan Jemput BolaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene terus melakukan berbagai terobosan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.


Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat yang selama ini harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Antrean panjang hingga kondisi warga yang harus berdesak-desakan menjadi persoalan yang sebelumnya kerap ditemui, terutama ketika jumlah pemohon meningkat.


Bahkan, tidak sedikit warga yang datang dari wilayah yang cukup jauh harus pulang tanpa menyelesaikan urusannya karena keterbatasan waktu maupun panjangnya antrean pelayanan.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Disdukcapil Majene memperkuat pola pelayanan jemput bola, dengan mendatangi masyarakat secara langsung di sejumlah kecamatan.


Tak hanya turun ke wilayah kecamatan, Disdukcapil Majene juga memanfaatkan hari libur untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan administrasi kependudukan dibuka di kawasan Stadion Prasamya Majene, tepatnya di depan SMP Negeri 3 Majene, bersamaan dengan aktivitas Car Free Day.


Pelayanan tersebut berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 11.00 WITA, sehingga masyarakat memiliki alternatif waktu untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus meninggalkan aktivitas pada hari kerja.


Kepala Disdukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., mengatakan berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan mulai memberikan dampak terhadap kondisi antrean di kantor Disdukcapil.


“Alhamdulillah, pelayanan di kantor Capil sekarang sudah tidak sepadat dan tidak separah dulu. Antrean juga sudah tidak seperti sebelumnya. Itu salah satu dampak dari pelayanan jemput bola yang kami lakukan,” ujar Andi Devianti saat ditemui di ruang kerjanya.


Menurutnya, pelayanan jemput bola merupakan salah satu strategi Disdukcapil untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi beban warga yang harus datang ke kantor.


“Walaupun hari libur, kami tetap membuka pelayanan. Setiap hari Minggu kami melayani masyarakat di depan SMP Negeri 3 Majene,” jelasnya.


Andi Devianti menjelaskan, salah satu persoalan yang selama ini kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam pelayanan adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami bahwa setiap dokumen kependudukan memiliki persyaratan, tahapan, dan mekanisme yang berbeda.


Pengurusan akta kelahiran, KTP hilang, pindah penduduk, perubahan data maupun dokumen kependudukan lainnya tidak dapat diproses dengan mekanisme yang sama.


“Selama ini salah satu keluhan masyarakat karena setiap pengurusan data itu proses dan mekanismenya berbeda-beda. Kadang masyarakat belum memahami prosesnya, sehingga ketika persyaratannya belum lengkap atau prosesnya berbeda, muncul kesalahpahaman,” katanya.


Ia berharap masyarakat semakin memahami prosedur tersebut sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan potensi kesalahpahaman antara masyarakat dengan petugas dapat diminimalkan.


“Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat juga semakin memahami proses dan mekanismenya. Karena setiap data penduduk yang diurus, baik akta, KTP, KTP hilang, pindah penduduk, semuanya memiliki proses yang berbeda,” ujarnya.


Selain mendatangi Masyarakat, Disdukcapil Perkuat Layanan Akta Kelahiran melalui Puskesmas
Selain mendatangi masyarakat, Disdukcapil Majene juga memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas.


Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kusmiran, menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak puskesmas dilakukan untuk mempermudah proses penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir.


Melalui komunikasi langsung, pihak puskesmas dapat menginformasikan kepada Disdukcapil ketika terdapat ibu yang melahirkan. Dengan demikian, proses penerbitan akta kelahiran dapat segera ditindaklanjuti.


“Alhamdulillah, kami juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak puskesmas. Apabila ada ibu yang melahirkan, kami berkomunikasi melalui telepon untuk langsung dibuatkan aktanya,” ungkap Kusmiran.


Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Disdukcapil untuk mempercepat pelayanan sekaligus memangkas proses yang selama ini mengharuskan masyarakat datang berulang kali ke kantor pelayanan.



Sementara itu, warga yang mendatangi kantor Disdukcapil Majene, Khairuddin serta pasangan suami istri Marsuki dan Salmiyati, turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan.Ketiganya menilai pelayanan Disdukcapil saat ini sudah semakin baik, terutama dari sisi kondisi antrean yang tidak lagi berlebihan seperti sebelumnya.


“Alhamdulillah, pelayanan Capil sudah baik. Sekarang sudah tidak ada antrean yang berlebihan,” ujar mereka saat ditemui di kantor Disdukcapil Majene.


Dengan pelayanan jemput bola, layanan hari Minggu, pemanfaatan momentum Car Free Day, serta penguatan koordinasi dengan puskesmas, Disdukcapil Majene berupaya memastikan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat dapat dilayani secara lebih mudah, cepat, dan dekat.

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Keteladanan Ketua BPD Desa Lombang, Mundur Terhormat, Kembalikan Seluruh Aset Desa

    Kiprah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lombang, Arman, patut menjadi contoh bagi para penyelenggara pemerintahan desa di berbagai wilayah. Selama menjabat, Arman dikenal sebagai sosok yang aktif dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan, bahkan terlibat langsung dalam mengawal dan membuka dugaan kasus korupsi di desanya hingga menjadi terang. ‎Catatan pengawasannya yang impresif tidak hanya…

  • ‎Viral Motor BGN untuk Program MBG, Harga Tembus Puluhan Juta per Unit. Fakta vs Persepsi Publik

    EPN — Jagat media sosial kembali diguncang oleh beredarnya video yang memperlihatkan ratusan hingga ribuan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Motor-motor tersebut disebut-sebut akan digunakan dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun justru memicu gelombang spekulasi di tengah masyarakat.Sorotan utama publik bukan hanya pada jumlah, tetapi juga nilai anggaran yang melekat pada…

  • Dari 52 ke 47 SPPG Ditutup. Alarm Keras bagi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

    Kebijakan tegas kembali diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Barat. Melalui surat resmi tertanggal 6 April 2026, BGN menetapkan penghentian operasional sementara terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar kelayakan. ‎Langkah ini diambil setelah ditemukan bahwa beberapa SPPG belum mengantongi Sertifikat…

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *