Hari Libur Tak Berarti Tutup, Disdukcapil Majene Tetap Buka Pelayanan di Hari Minggu

11 September 2026- Tekan Antrean dan Permudah Warga, Disdukcapil Majene Gencarkan Pelayanan Jemput BolaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene terus melakukan berbagai terobosan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.


Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat yang selama ini harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Antrean panjang hingga kondisi warga yang harus berdesak-desakan menjadi persoalan yang sebelumnya kerap ditemui, terutama ketika jumlah pemohon meningkat.


Bahkan, tidak sedikit warga yang datang dari wilayah yang cukup jauh harus pulang tanpa menyelesaikan urusannya karena keterbatasan waktu maupun panjangnya antrean pelayanan.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Disdukcapil Majene memperkuat pola pelayanan jemput bola, dengan mendatangi masyarakat secara langsung di sejumlah kecamatan.


Tak hanya turun ke wilayah kecamatan, Disdukcapil Majene juga memanfaatkan hari libur untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan administrasi kependudukan dibuka di kawasan Stadion Prasamya Majene, tepatnya di depan SMP Negeri 3 Majene, bersamaan dengan aktivitas Car Free Day.


Pelayanan tersebut berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 11.00 WITA, sehingga masyarakat memiliki alternatif waktu untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus meninggalkan aktivitas pada hari kerja.


Kepala Disdukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., mengatakan berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan mulai memberikan dampak terhadap kondisi antrean di kantor Disdukcapil.


“Alhamdulillah, pelayanan di kantor Capil sekarang sudah tidak sepadat dan tidak separah dulu. Antrean juga sudah tidak seperti sebelumnya. Itu salah satu dampak dari pelayanan jemput bola yang kami lakukan,” ujar Andi Devianti saat ditemui di ruang kerjanya.


Menurutnya, pelayanan jemput bola merupakan salah satu strategi Disdukcapil untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi beban warga yang harus datang ke kantor.


“Walaupun hari libur, kami tetap membuka pelayanan. Setiap hari Minggu kami melayani masyarakat di depan SMP Negeri 3 Majene,” jelasnya.


Andi Devianti menjelaskan, salah satu persoalan yang selama ini kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam pelayanan adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami bahwa setiap dokumen kependudukan memiliki persyaratan, tahapan, dan mekanisme yang berbeda.


Pengurusan akta kelahiran, KTP hilang, pindah penduduk, perubahan data maupun dokumen kependudukan lainnya tidak dapat diproses dengan mekanisme yang sama.


“Selama ini salah satu keluhan masyarakat karena setiap pengurusan data itu proses dan mekanismenya berbeda-beda. Kadang masyarakat belum memahami prosesnya, sehingga ketika persyaratannya belum lengkap atau prosesnya berbeda, muncul kesalahpahaman,” katanya.


Ia berharap masyarakat semakin memahami prosedur tersebut sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan potensi kesalahpahaman antara masyarakat dengan petugas dapat diminimalkan.


“Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat juga semakin memahami proses dan mekanismenya. Karena setiap data penduduk yang diurus, baik akta, KTP, KTP hilang, pindah penduduk, semuanya memiliki proses yang berbeda,” ujarnya.


Selain mendatangi Masyarakat, Disdukcapil Perkuat Layanan Akta Kelahiran melalui Puskesmas
Selain mendatangi masyarakat, Disdukcapil Majene juga memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas.


Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kusmiran, menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak puskesmas dilakukan untuk mempermudah proses penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir.


Melalui komunikasi langsung, pihak puskesmas dapat menginformasikan kepada Disdukcapil ketika terdapat ibu yang melahirkan. Dengan demikian, proses penerbitan akta kelahiran dapat segera ditindaklanjuti.


“Alhamdulillah, kami juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak puskesmas. Apabila ada ibu yang melahirkan, kami berkomunikasi melalui telepon untuk langsung dibuatkan aktanya,” ungkap Kusmiran.


Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Disdukcapil untuk mempercepat pelayanan sekaligus memangkas proses yang selama ini mengharuskan masyarakat datang berulang kali ke kantor pelayanan.



Sementara itu, warga yang mendatangi kantor Disdukcapil Majene, Khairuddin serta pasangan suami istri Marsuki dan Salmiyati, turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan.Ketiganya menilai pelayanan Disdukcapil saat ini sudah semakin baik, terutama dari sisi kondisi antrean yang tidak lagi berlebihan seperti sebelumnya.


“Alhamdulillah, pelayanan Capil sudah baik. Sekarang sudah tidak ada antrean yang berlebihan,” ujar mereka saat ditemui di kantor Disdukcapil Majene.


Dengan pelayanan jemput bola, layanan hari Minggu, pemanfaatan momentum Car Free Day, serta penguatan koordinasi dengan puskesmas, Disdukcapil Majene berupaya memastikan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat dapat dilayani secara lebih mudah, cepat, dan dekat.

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Kabut Asap Melanda Sejumlah Wilayah Sulawesi, Dinkes Majene Imbau Warga Waspada‎

    MAJENE, — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Rabu, (14/10/2206)‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari paparan kabut asap.‎‎Melalui imbauan Dinas Kesehatan, warga…

  • ‎GRH: PEMEKARAN TANJUNG BARU BUKAN EUFORIA, MELAINKAN KEBUTUHAN RAKYAT — DORONG KEADILAN PEMBANGUNAN DAN BUKA JALAN MENUJU MONTA SELATAN

    BIMA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Revolusi Hukum (DPP GRH) menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Desa Tanjung Baru harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, serta berkeadilan bagi masyarakat. Jumat, 9/10/2026 ‎Ketua Umum DPP GRH, Mhmd Rizky Hidayat, menyatakan bahwa pemekaran desa…

  • Pemekaran Tanjung Baru Menggantung? GRH Sulsel Tantang Pemkab Bima Buktikan Bima Bermartabat!

    BIMA — Sekretaris Jenderal DPD Sulawesi Selatan Gerakan Revolusi Hukum (GRH), Mulyadin, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera memberikan kepastian atas aspirasi pemekaran Dusun Tanjung Baru, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. ‎Mulyadin menilai, pemekaran wilayah tersebut bukan sekadar tuntutan politik atau euforia sesaat, melainkan aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *