Musrenbang Desa Sulai Bahas dan Tetapkan RKPDes 2027, Usulan Prioritas Masyarakat Jadi Perhatian‎

Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para undangan, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, Jumat (25/9/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari tahapan penyusunan RKPDes yang sebelumnya diawali dengan pembentukan tim penyusun hingga proses penggalian dan penyusunan berbagai usulan pembangunan desa.
‎Dalam Musrenbangdes tersebut, sejumlah usulan dan rencana kegiatan dibahas untuk menentukan program yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Sulai pada tahun 2027.
‎
‎Kepala Desa Sulai, Abdullah, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Namun, pemerintah desa akan berupaya memaksimalkan kemampuan anggaran yang tersedia.


‎“Anggaran memang terbatas, tetapi kita akan berupaya semaksimal mungkin agar usulan yang menjadi prioritas masyarakat dapat terakomodir,” ujar Abdullah.
‎
‎Sementara itu, Sarkasi selaku Pendamping Desa P3MD turut mendampingi jalannya kegiatan tersebut. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan proses perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan selaras dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.
‎
‎Kehadiran pendamping desa diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam setiap tahapan perencanaan, sehingga penyusunan RKPDes tidak hanya mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan mekanisme serta aturan yang telah ditetapkan.


‎Musrenbangdes kemudian menjadi forum bersama antara pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat untuk membahas sekaligus menetapkan RKPDes sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa Sulai Tahun 2027.

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Dua Lembaga BPD Bersatu di Majene, Safri Bolong Jadi Motor Penggerak Halal Bihalal yang Penuh Makna

    MAJENE — Kolaborasi dua lembaga besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Majene, yakni PABPDSI dan Forum BPD, mewarnai pelaksanaan halal bihalal antar anggota BPD se-Kabupaten Majene yang digelar di Rumah Makan Trans, Desa Bonde, Rabu (15 April 2026). Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca Hari Raya, namun juga berkembang menjadi forum strategis…

  • ‎Dinas PMD Majene Tetap Tunjukkan Komitmen Pembinaan, 52 Anggota BPD PAW Dibekali Pelatihan

    Majene – Komitmen pembinaan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene kembali ditegaskan pasca pelantikan 52 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak, Rabu, 15 april 2026 Foto: H. Sudirman S.Pd M.si , Kadis PMD Meski Kepala Dinas PMD tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut, perannya tetap terlihat…

  • ‎Plt UPTD Disorot di Tengah Mutasi 71 Pejabat di Majene

    Rotasi dan mutasi 71 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang digadang-gadang sebagai langkah penyegaran birokrasi justru menyisakan tanda tanya di tengah publik. Di balik pergeseran jabatan tersebut, sorotan mengarah pada keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD di Kecamatan Malunda yang disebut telah menjabat dalam kurun waktu cukup lama, bahkan mendekati dua tahun. ‎Pemerintah Kabupaten…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *