Musrenbang Desa Sulai Bahas dan Tetapkan RKPDes 2027, Usulan Prioritas Masyarakat Jadi Perhatian‎

Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para undangan, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, Jumat (25/9/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari tahapan penyusunan RKPDes yang sebelumnya diawali dengan pembentukan tim penyusun hingga proses penggalian dan penyusunan berbagai usulan pembangunan desa.
‎Dalam Musrenbangdes tersebut, sejumlah usulan dan rencana kegiatan dibahas untuk menentukan program yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Sulai pada tahun 2027.
‎
‎Kepala Desa Sulai, Abdullah, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Namun, pemerintah desa akan berupaya memaksimalkan kemampuan anggaran yang tersedia.


‎“Anggaran memang terbatas, tetapi kita akan berupaya semaksimal mungkin agar usulan yang menjadi prioritas masyarakat dapat terakomodir,” ujar Abdullah.
‎
‎Sementara itu, Sarkasi selaku Pendamping Desa P3MD turut mendampingi jalannya kegiatan tersebut. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan proses perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan selaras dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.
‎
‎Kehadiran pendamping desa diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam setiap tahapan perencanaan, sehingga penyusunan RKPDes tidak hanya mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan mekanisme serta aturan yang telah ditetapkan.


‎Musrenbangdes kemudian menjadi forum bersama antara pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat untuk membahas sekaligus menetapkan RKPDes sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa Sulai Tahun 2027.

BERITA TANPA BATAS

  • TAS WARNA HITAM DIDUGA HILANG DI SPBU MALUNDA, SUPIR ASAL TINAMBUNG LAPOR POLISI

    Seorang sopir bernama Taslim, warga Tinambung, melaporkan dugaan kehilangan tas warna hitam miliknya ke Polsek Malunda sekitar pukul 23.00 WITA. selasa (3/3/2026). Kejadian bermula saat Taslim mengemudikan mobil penumpang dari arah Majene menuju Mamuju. Di dalam kendaraan tersebut terdapat seorang bayi berusia tiga bulan serta beberapa penumpang lainnya, termasuk seorang petugas kejaksaan. Setibanya di SPBU…

  • Kopdes Dipercepat Jangan Jadikan Desa Tumbal, Kepala Desa & BPD Pemegang Kendali, Bukan Bawahan Pemda. Hukum Taruhannya

    Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES/Kel Merah Putih) merupakan program strategis nasional yang ditugaskan secara terpusat oleh pemerintah kepada satu pelaksana nasional, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Berdasarkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, yang mengatur percepatan pembangunan dan kelengkapan KOPDES di seluruh Indonesia. Adapun sumber pembiayaannya berasal dari skema nasional, antara lain…

  • Kompak Tanpa Komando di Bulan Puasa, Warga Malunda Bergerak Bantu Korban Kebakaran Galung Tulu

    Kompak di Bulan Puasa, Warga Malunda Relakan Waktu dan Tenaga Demi Korban Kebakaran. epedulian terhadap korban kebakaran di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), terus mengalir. Sejumlah kelompok masyarakat dari Malunda dan sekitarnya menggalang donasi sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kemanusiaan bagi warga terdampak musibah kebakaran tersebut. Penggalangan donasi dilakukan oleh perwakilan…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *