Pawai Kuda di Maliyaya Berujung Ricuh, Warga Adukan Dugaan Kekerasan ke Polsek Malunda

Sejumlah warga Desa Maliyaya, Kecamatan Malunda, mendatangi Polsek Malunda untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait insiden kericuhan yang terjadi dalam kegiatan tamatan massal atau pawai kuda di Desa Maliyaya. sabtu (26-9-2026)

Dalam pengaduannya, warga melaporkan adanya dugaan unsur kekerasan yang terjadi saat insiden tersebut. Warga juga membawa sejumlah bukti berupa rekaman video dan foto yang dinilai dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

‎Insiden itu turut diketahui oleh Pemerintah Desa Maliaya. Kepala Desa Maliaya disebut sempat mengalami hilang kesadaran setelah mendapat kabar mengenai kericuhan yang terjadi di lokasi kegiatan. Ia dikabarkan kaget melihat kegiatan yang semula berlangsung meriah justru diwarnai insiden dan kegaduhan.

‎Sementara itu, Kapolsek Malunda mengimbau seluruh pihak agar tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat memperkeruh keadaan. Persoalan tersebut diminta untuk dipercayakan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

‎Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan balasan maupun tindakan lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

‎Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan pendalaman terhadap laporan dan bukti yang disampaikan warga guna mengetahui secara jelas kronologi serta penyebab terjadinya insiden tersebut.

‎Hingga berita ini diturunkan, perkara tersebut masih dalam penanganan pihak Polsek Malunda. EPN Media akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat berdasarkan perkembangan serta keterangan resmi dari pihak terkait.

BERITA TANPA BATAS
‎

  • Gubernur Sulbar: Wartawan Bisa Jadi Kawan, Bisa Jadi Lawan—Pembinaan Konten Kreator Segera Jalan

    Mamuju, 17 Maret 2026 – Gubernur Sulawesi Barat, Shardi Duka, menggelar acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama insan pers dan konten kreator Sulawesi Barat di rumah jabatan gubernur. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk wartawan dan konten kreator dari berbagai daerah di Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa peran wartawan sangat…

  • IMM Sulbar Soroti THR PPPK di Majene. Hak ASN Tidak Boleh Terabaikan

    Majene- Polemik terkait belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majene turut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Irwan Japaruddin, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat. Dalam diskusi yang berlangsung di grup Media Center Kabupaten Majene,…

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *