Pawai Kuda di Maliyaya Berujung Ricuh, Warga Adukan Dugaan Kekerasan ke Polsek Malunda

Sejumlah warga Desa Maliyaya, Kecamatan Malunda, mendatangi Polsek Malunda untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait insiden kericuhan yang terjadi dalam kegiatan tamatan massal atau pawai kuda di Desa Maliyaya. sabtu (26-9-2026)

Dalam pengaduannya, warga melaporkan adanya dugaan unsur kekerasan yang terjadi saat insiden tersebut. Warga juga membawa sejumlah bukti berupa rekaman video dan foto yang dinilai dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

‎Insiden itu turut diketahui oleh Pemerintah Desa Maliaya. Kepala Desa Maliaya disebut sempat mengalami hilang kesadaran setelah mendapat kabar mengenai kericuhan yang terjadi di lokasi kegiatan. Ia dikabarkan kaget melihat kegiatan yang semula berlangsung meriah justru diwarnai insiden dan kegaduhan.

‎Sementara itu, Kapolsek Malunda mengimbau seluruh pihak agar tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat memperkeruh keadaan. Persoalan tersebut diminta untuk dipercayakan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

‎Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan balasan maupun tindakan lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

‎Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan pendalaman terhadap laporan dan bukti yang disampaikan warga guna mengetahui secara jelas kronologi serta penyebab terjadinya insiden tersebut.

‎Hingga berita ini diturunkan, perkara tersebut masih dalam penanganan pihak Polsek Malunda. EPN Media akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat berdasarkan perkembangan serta keterangan resmi dari pihak terkait.

BERITA TANPA BATAS
‎

  • Legalitas Lahan KOPDES Sulai Dipersoalkan, DPRD Majene Siap Turun Tangan

    MAJENE – Persoalan legalitas lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, mulai mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Majene. Komisi I DPRD menyatakan siap menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sulai terkait penggunaan lahan yang dinilai belum memiliki kepastian administrasi. Selasa,(10/3/2026) Melalui sambungan telepon, anggota Komisi I DPRD…

  • Honorer Kantor Camat Malunda Keluhkan Gaji 2025 Belum Cair, Sudah Lebih dari Enam Bulan

    Sejumlah pegawai honorer di Kantor Camat Malunda mengeluhkan belum cairnya insentif atau gaji mereka untuk tahun 2025. Hingga kini, memasuki tahun 2026 dan telah melewati lebih dari enam bulan, pembayaran tersebut belum juga diterima. Senin,(9/3/2026) Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar persoalan ini mendapat perhatian dari pihak terkait. “Kami mempertanyakan…

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *