Dugaan Setoran Rp540 Juta di Majene, Nama Bupati dan Sekda Disebut dalam Pengakuan Ilham

MAJENE — Dugaan setoran dana sebesar Rp540 juta yang dikaitkan dengan kegiatan revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, memunculkan pertanyaan mengenai tujuan pembayaran, pihak-pihak yang terkait, serta pertanggungjawaban dana tersebut. Jumat 23 (Oktober 2026)
‎
‎Informasi ini berasal dari keterangan Ilham, yang mengaku mengetahui dan terlibat dalam pengurusan penyetoran dana tersebut. Menurut pengakuannya, uang sebesar Rp540 juta itu ditransfer ke rekening pribadi Imran, yang disebut sebagai pengadministrasi UPTD Mess Pemerintah Daerah Majene di Jakarta.
‎
‎Namun, kebenaran transaksi, tujuan pembayaran, dan pihak yang bertanggung jawab atas dana tersebut masih memerlukan verifikasi melalui bukti transaksi, dokumen pendukung, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
‎
‎Ilham mengaku memilih mengungkap persoalan ini karena merasa mengalami tekanan dan ketakutan. Ia juga menyampaikan dugaan ancaman yang menurut pengakuannya berkaitan dengan persoalan penyetoran dana tersebut.
‎
‎”Saya terpaksa mengungkapkan ini karena selalu merasa takut atas ancaman tersebut. Bahkan, saya mengaku pernah disekap selama dua bulan oleh salah satu oknum yang menyetor dana,” ungkap Ilham.
‎
‎Pengakuan mengenai dugaan ancaman dan penyekapan tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Kronologi, pihak yang dituduh, serta bukti pendukungnya perlu ditelusuri lebih lanjut. Keterangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
‎
‎Ilham juga menyebut persoalan penyetoran dana tersebut telah beberapa kali dibicarakan dengan Surachmat, yang disebut sebagai staf khusus Bupati Majene, melalui percakapan WhatsApp.
‎
‎Menurut Ilham, pembahasan mengenai persoalan itu juga berlangsung dalam sejumlah pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Majene dan kantor bupati. Ia menyatakan bahwa Bupati Majene dan Sekretaris Daerah (Sekda) turut hadir dalam salah satu pertemuan tersebut.
‎
‎”Iya, kami sudah membicarakan persoalan ini bersama-sama. Bahkan, kami pernah duduk bersama dengan bupati dan sekda. Namun, sampai sekarang kami masih menunggu kejelasannya,” ujar Ilham.
‎
‎Keterangan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut hadir dalam pertemuan. Penyebutan nama Bupati dan Sekda dalam keterangan Ilham tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keduanya menerima, mengelola, atau menyalahgunakan dana tersebut.
‎
‎Sejumlah hal perlu diperjelas, antara lain siapa pengirim dana, apa dasar pembayarannya, siapa yang meminta penyetoran, serta untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan.
‎
‎Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan apakah pembayaran yang disebutkan Ilham benar berkaitan dengan program revitalisasi sekolah, bagaimana mekanisme transaksi tersebut, dan apakah tersedia dokumen yang menjelaskan tujuan serta pertanggungjawabannya.
‎
‎Program revitalisasi satuan pendidikan berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
‎
‎EPN Media memandang bahwa dugaan ini perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti transfer, komunikasi para pihak, dokumen kegiatan, serta keterangan pihak yang menyerahkan dan menerima dana menjadi bagian penting untuk memperjelas persoalan tersebut.
‎
‎Klarifikasi dari Imran sebagai pihak yang disebut menerima transfer, Surachmat, Bupati Majene, dan Sekda Majene diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
‎
‎Hingga berita ini disusun, kebenaran transaksi Rp540 juta, tujuan pembayarannya, dan keterkaitan pihak-pihak yang disebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Keterangan langsung dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk memastikan duduk persoalan berdasarkan fakta.
‎
‎EPN Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan yang berlaku

BERITA TANPA BATAS

  • Gubernur Sulbar: Wartawan Bisa Jadi Kawan, Bisa Jadi Lawan—Pembinaan Konten Kreator Segera Jalan

    Mamuju, 17 Maret 2026 – Gubernur Sulawesi Barat, Shardi Duka, menggelar acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama insan pers dan konten kreator Sulawesi Barat di rumah jabatan gubernur. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk wartawan dan konten kreator dari berbagai daerah di Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa peran wartawan sangat…

  • IMM Sulbar Soroti THR PPPK di Majene. Hak ASN Tidak Boleh Terabaikan

    Majene- Polemik terkait belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majene turut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Irwan Japaruddin, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat. Dalam diskusi yang berlangsung di grup Media Center Kabupaten Majene,…

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *