‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat.

‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Malunda, Tameroddo, Rangas, dan Lembang. Kelangkaan BBM bersubsidi saat itu bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada harga BBM eceran yang sempat melonjak hingga Rp 20.000 per liter.

‎Senin 26 Oktober 2026 Kini, berdasarkan pantauan di lapangan, situasi mulai berubah. Pendistribusian BBM di SPBU Malunda terpantau lancar tanpa antrean panjang. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Tapalang yang dilaporkan kembali beroperasi secara normal.

‎Harga BBM eceran pun mulai terkendali. Jika sebelumnya sempat mencapai Rp15-20.000 per liter, kini harga di tingkat pengecer terpantau berada di kisaran Rp13.000 per liter.

‎Perubahan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, khususnya pengendara, pelaku usaha, dan warga dari wilayah pegunungan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

‎Langkah pemerintah daerah dalam merespons persoalan distribusi BBM patut mendapat apresiasi. Ketika persoalan kebutuhan dasar masyarakat mendapat perhatian dan kondisi di lapangan mulai membaik, hal tersebut layak menjadi catatan positif bagi pemerintah.

‎Namun, apresiasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Masyarakat tentu berharap kondisi ini bukan sekadar perbaikan sementara. Ketersediaan BBM bersubsidi, kelancaran distribusi, serta kestabilan harga di tingkat pengecer harus terus dijaga agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

‎Pemerintah Kabupaten Majene patut diapresiasi atas perkembangan positif ini. Tantangan selanjutnya adalah memastikan distribusi BBM tetap lancar dan merata, sehingga masyarakat tidak lagi dihantui kelangkaan maupun antrean panjang.

Sebelumnya, persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM tidak hanya terjadi di Kabupaten Majene dan Sulawesi Barat, tetapi juga dilaporkan di sejumlah wilayah di Sulawesi. Karena itu, membaiknya kondisi distribusi BBM di Majene menjadi perkembangan positif yang patut diapresiasi.

‎Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, Pertamina dan APH dalam menjaga pasokan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.

‎Apresiasi layak diberikan ketika persoalan mulai teratasi, sembari berharap komitmen dan kerja sama seluruh pihak terus terjaga agar kelangkaan, antrean panjang, dan lonjakan harga BBM tidak kembali membebani masyarakat.

BERITA TANPA BATAS

‎

  • BBM Langka, Nelayan Malunda Enggan Melaut, Harga Ikan Tembus Rp55 Ribu per Kilogram

    MAJENE, — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para nelayan di Kecamatan Malunda. Selasa (8/9/2026) Kondisi tersebut salah satunya dirasakan nelayan di dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Sejumlah nelayan mengaku memilih mengurangi aktivitas melaut karena sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.…

  • Komisi II DPRD Majene Janji Kawal Kelangkaan BBM, Siap Turun ke Lapangan

    MAJENE — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Majene.Persoalan tersebut akan dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Napirman…

  • DPRD Majene Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Kelangkaan BBM Bersubsidi

    MAJENE,— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene melalui Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Majene. Senin (7/9/2026) Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat internal Komisi II DPRD Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2026,…

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *