Bapenda Majene Tinjau Reklame di Malunda, Nur Arfiati Tegaskan Fokus pada Pajak dan Kerusakan Papan Iklan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene turun ke Kecamatan Malunda untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan sebelum melaksanakan survei lapangan terhadap papan reklame yang rusak akibat angin puting beliung. Selasa 3/11/2026

Kedatangan rombongan Bapenda tersebut disambut di halaman Kantor Camat Malunda, Selasa (3/11/2026). Rombongan dipimpin Kepala Bidang, Nur Arfiati, S.Sos., yang menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk melakukan survei terhadap rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana, melainkan berfokus pada kondisi papan reklame serta kewajiban pajak reklame.

Nur Arfiati menegaskan, pihaknya ingin memastikan kondisi reklame yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung sekaligus memeriksa kepatuhan pemilik reklame dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah papan reklame yang terpasang di wilayah Kecamatan Malunda yang diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame.

Karena itu, survei lapangan diperlukan untuk mendata kondisi reklame sekaligus memastikan status kewajiban pajaknya.

Kegiatan tersebut diawali dengan koordinasi bersama pemerintah Kecamatan Malunda sebelum tim turun langsung melakukan peninjauan terhadap papan reklame yang menjadi sasaran survei.

Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh data yang lebih akurat mengenai reklame yang masih terpasang, reklame yang mengalami kerusakan, serta kepatuhan pemilik reklame terhadap ketentuan pajak daerah.

Di tengah upaya penanganan dampak angin puting beliung di Malunda, pendataan reklame juga menjadi perhatian tersendiri, terutama untuk memastikan keselamatan masyarakat dari papan iklan yang berpotensi membahayakan akibat kerusakan serta tertibnya administrasi perpajakan daerah.

©️EPN

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Jelang Lebaran, Ribuan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Terima THR, Pemkab Siapkan Anggaran Miliaran

    BONE — Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone memastikan para PPPK paruh waktu tetap akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, pada Jumat (6/3/2026). Menurutnya, total penerima THR di lingkungan Pemkab…

  • GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

    GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

    GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar SULAWESI BARAT, EPN MEDIA– Mengoptimalkan fasilitas yang selama ini belum dimanfaatkan sesuai fungsinya menjadi salah satu gagasan perubahan yang diangkat Abdul Azis, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 yang bertindak sebagai Reformer. Abdul Azis saat ini menjabat sebagai Kepala…


  • Kejari Majene Pulihkan Rp599,8 Juta Uang Negara dari Perkara Korupsi KPU

    Kejari Majene Pulihkan Rp599,8 Juta Uang Negara dari Perkara Korupsi KPU

    MAJENE, – Upaya pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene kembali membuahkan hasil. Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene menerima pengembalian uang pengganti dan pembayaran denda dengan total mencapai Rp599.840.314. Pengembalian tersebut diserahkan oleh keluarga terpidana berinisial NA, yang saat ini tengah menjalani hukuman penjara, pada Kamis (5/11/2026) di kantor…


  • ‎Monyet Hitam Berkeliaran di Permukiman Majene, Warga Khawatir Keselamatan Ibu dan Bayi

    ‎Monyet Hitam Berkeliaran di Permukiman Majene, Warga Khawatir Keselamatan Ibu dan Bayi

    Keberadaan tiga ekor monyet hitam atau Lezan yang berkeliaran di sekitar permukiman warga di wilayah Tande, kampung Tarobbo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai menimbulkan keresahan. Kamis 5/11/2026‎‎Informasi tersebut diterima EPN Media melalui pesan langsung (DM) dari seorang warga yang meminta perhatian dan penanganan segera dari pemerintah, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Barat.‎‎Berdasarkan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *