GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

SULAWESI BARAT, EPN MEDIA– Mengoptimalkan fasilitas yang selama ini belum dimanfaatkan sesuai fungsinya menjadi salah satu gagasan perubahan yang diangkat Abdul Azis, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 yang bertindak sebagai Reformer.

Abdul Azis saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Majene.

Dalam pelatihan tersebut, ia mengangkat tema GERBANG APH (Gerakan Pengembangan Agens Pengendali Hayati melalui Optimalisasi Laboratorium POPT) pada UPTD BPPTP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

Gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan petani terhadap alternatif pengendalian hama dan penyakit tanaman yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia.

Menurut Abdul Azis, penggunaan Agens Pengendali Hayati (APH) memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya mengurangi residu pestisida, mempertahankan kesuburan tanah, meningkatkan produksi pertanian, serta lebih ramah terhadap lingkungan.

Hal yang menjadi perhatian dalam inovasi ini adalah keberadaan Laboratorium Perlindungan Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang disebut sebagai satu-satunya laboratorium sejenis di Sulawesi Barat. Namun, selama ini fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Melalui GERBANG APH, Abdul Azis ingin menghidupkan kembali fungsi strategis laboratorium tersebut agar dapat menjadi pusat pengembangan dan penyediaan agens pengendali hayati yang bermanfaat langsung bagi petani di Sulawesi Barat.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, optimalisasi laboratorium tersebut juga diharapkan memiliki nilai ekonomis dalam jangka panjang, sehingga berpotensi menjadi salah satu aset daerah yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat.

Inovasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, tetapi dapat diwujudkan menjadi program berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mendukung pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Barat.

BERITA TANPA BATAS

  • IMM Sulbar Soroti THR PPPK di Majene. Hak ASN Tidak Boleh Terabaikan

    Majene- Polemik terkait belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majene turut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Irwan Japaruddin, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat. Dalam diskusi yang berlangsung di grup Media Center Kabupaten Majene,…

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • Wakil Ketua DPRD Majene Janji Tindak Lanjuti Polemik Lahan Pembangunan KOPDES Sulai yang Tak Libatkan Pemerintah Desa

    Majene — Polemik pembangunan Koperasi Desa (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang disebut-sebut tidak melibatkan pemerintah desa dalam proses pengadministrasian lahan, akhirnya sampai ke telinga pimpinan DPRD Majene. Hal itu mencuat dalam momen buka puasa bersama yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi Nuhun, pihak Polsek, Camat Malunda, serta sejumlah konten kreator…

  • JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    TANGGAPAN REDAKSI: KRITIK DIBALAS DENGAN DATA, BUKAN MENYERANG PENULIS Majene- Menanggapi tulisan salah satu media online yang mempersoalkan produk tulisan EPN Media, mulai dari tudingan tidak memenuhi kaidah jurnalistik, penggunaan identitas Edhy Putra Negara, hingga dugaan penggunaan aplikasi AI, kami memandang kritik tersebut sah-sah saja. Namun, kritik juga harus disertai argumentasi dan fakta yang jelas.…


  • DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    MAJENE, – Ramainya sorotan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene terhadap kondisi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene melalui media sosial justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Sabtu, 7/11/2026 Publik mulai mempertanyakan sejauh mana fungsi penganggaran dan pengawasan yang selama ini dijalankan para wakil rakyat terhadap rumah sakit milik pemerintah…


  • Sekcam Malunda Yusria Ungkap Bapenda Sudah Hubungi Vendor Reklame Tumbang, Tindakan Tegas Menanti Jika Tak Segera Diperbaiki

    Sekcam Malunda Yusria Ungkap Bapenda Sudah Hubungi Vendor Reklame Tumbang, Tindakan Tegas Menanti Jika Tak Segera Diperbaiki

    MALUNDA,– Penanganan reklame yang tumbang akibat angin puting beliung di wilayah Kecamatan Malunda mulai mendapat perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).jumat 6/11/2026 Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Malunda, Yusria, S.IP., mengungkapkan bahwa pihak Bapenda telah menghubungi pimpinan vendor yang bertanggung jawab atas reklame tersebut untuk meminta tindak lanjut perbaikan. Menurut informasi yang diperolehnya setelah melakukan konfirmasi kepada Bapenda,…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *