GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

SULAWESI BARAT, EPN MEDIA– Mengoptimalkan fasilitas yang selama ini belum dimanfaatkan sesuai fungsinya menjadi salah satu gagasan perubahan yang diangkat Abdul Azis, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 yang bertindak sebagai Reformer.

Abdul Azis saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Majene.

Dalam pelatihan tersebut, ia mengangkat tema GERBANG APH (Gerakan Pengembangan Agens Pengendali Hayati melalui Optimalisasi Laboratorium POPT) pada UPTD BPPTP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

Gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan petani terhadap alternatif pengendalian hama dan penyakit tanaman yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia.

Menurut Abdul Azis, penggunaan Agens Pengendali Hayati (APH) memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya mengurangi residu pestisida, mempertahankan kesuburan tanah, meningkatkan produksi pertanian, serta lebih ramah terhadap lingkungan.

Hal yang menjadi perhatian dalam inovasi ini adalah keberadaan Laboratorium Perlindungan Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang disebut sebagai satu-satunya laboratorium sejenis di Sulawesi Barat. Namun, selama ini fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Melalui GERBANG APH, Abdul Azis ingin menghidupkan kembali fungsi strategis laboratorium tersebut agar dapat menjadi pusat pengembangan dan penyediaan agens pengendali hayati yang bermanfaat langsung bagi petani di Sulawesi Barat.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, optimalisasi laboratorium tersebut juga diharapkan memiliki nilai ekonomis dalam jangka panjang, sehingga berpotensi menjadi salah satu aset daerah yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat.

Inovasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, tetapi dapat diwujudkan menjadi program berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mendukung pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Barat.

BERITA TANPA BATAS

  • Honorer Kantor Camat Malunda Keluhkan Gaji 2025 Belum Cair, Sudah Lebih dari Enam Bulan

    Sejumlah pegawai honorer di Kantor Camat Malunda mengeluhkan belum cairnya insentif atau gaji mereka untuk tahun 2025. Hingga kini, memasuki tahun 2026 dan telah melewati lebih dari enam bulan, pembayaran tersebut belum juga diterima. Senin,(9/3/2026) Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar persoalan ini mendapat perhatian dari pihak terkait. “Kami mempertanyakan…

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    TANGGAPAN REDAKSI: KRITIK DIBALAS DENGAN DATA, BUKAN MENYERANG PENULIS Majene- Menanggapi tulisan salah satu media online yang mempersoalkan produk tulisan EPN Media, mulai dari tudingan tidak memenuhi kaidah jurnalistik, penggunaan identitas Edhy Putra Negara, hingga dugaan penggunaan aplikasi AI, kami memandang kritik tersebut sah-sah saja. Namun, kritik juga harus disertai argumentasi dan fakta yang jelas.…


  • DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    MAJENE, – Ramainya sorotan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene terhadap kondisi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene melalui media sosial justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Sabtu, 7/11/2026 Publik mulai mempertanyakan sejauh mana fungsi penganggaran dan pengawasan yang selama ini dijalankan para wakil rakyat terhadap rumah sakit milik pemerintah…


  • Sekcam Malunda Yusria Ungkap Bapenda Sudah Hubungi Vendor Reklame Tumbang, Tindakan Tegas Menanti Jika Tak Segera Diperbaiki

    Sekcam Malunda Yusria Ungkap Bapenda Sudah Hubungi Vendor Reklame Tumbang, Tindakan Tegas Menanti Jika Tak Segera Diperbaiki

    MALUNDA,– Penanganan reklame yang tumbang akibat angin puting beliung di wilayah Kecamatan Malunda mulai mendapat perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).jumat 6/11/2026 Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Malunda, Yusria, S.IP., mengungkapkan bahwa pihak Bapenda telah menghubungi pimpinan vendor yang bertanggung jawab atas reklame tersebut untuk meminta tindak lanjut perbaikan. Menurut informasi yang diperolehnya setelah melakukan konfirmasi kepada Bapenda,…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *