GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

GERBANG APH, Inovasi Abdul Azis Optimalkan Laboratorium POPT untuk Petani dan PAD Sulbar

SULAWESI BARAT, EPN MEDIA– Mengoptimalkan fasilitas yang selama ini belum dimanfaatkan sesuai fungsinya menjadi salah satu gagasan perubahan yang diangkat Abdul Azis, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 yang bertindak sebagai Reformer.

Abdul Azis saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Majene.

Dalam pelatihan tersebut, ia mengangkat tema GERBANG APH (Gerakan Pengembangan Agens Pengendali Hayati melalui Optimalisasi Laboratorium POPT) pada UPTD BPPTP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

Gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan petani terhadap alternatif pengendalian hama dan penyakit tanaman yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia.

Menurut Abdul Azis, penggunaan Agens Pengendali Hayati (APH) memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya mengurangi residu pestisida, mempertahankan kesuburan tanah, meningkatkan produksi pertanian, serta lebih ramah terhadap lingkungan.

Hal yang menjadi perhatian dalam inovasi ini adalah keberadaan Laboratorium Perlindungan Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang disebut sebagai satu-satunya laboratorium sejenis di Sulawesi Barat. Namun, selama ini fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Melalui GERBANG APH, Abdul Azis ingin menghidupkan kembali fungsi strategis laboratorium tersebut agar dapat menjadi pusat pengembangan dan penyediaan agens pengendali hayati yang bermanfaat langsung bagi petani di Sulawesi Barat.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, optimalisasi laboratorium tersebut juga diharapkan memiliki nilai ekonomis dalam jangka panjang, sehingga berpotensi menjadi salah satu aset daerah yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat.

Inovasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, tetapi dapat diwujudkan menjadi program berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mendukung pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Barat.

BERITA TANPA BATAS

  • Pelayanan Perekaman KTP-EL di Majene Kembali Dibuka, Disdukcapil Sudah Surati Camat

    Majene — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene memastikan bahwa pelayanan perekaman KTP Elektronik (KTP-EL) kembali mulai dilakukan Jumat, 13 Maret 2026, setelah server pelayanan dinyatakan telah kembali normal melalui pengadaan server baru. Foto: A . Devianti Arna, SH Devianti, Kepala Disdukcapil Kabupaten Majene menyampaikan bahwa mulai besok masyarakat sudah dapat kembali melakukan…

  • Remaja di Malunda Ditahan Usai Insiden Pengeroyokan dan Pembakaran Motor, Berawal dari Candaan Sahur-Sahur

    Majene-Sebuah insiden yang berawal dari candaan saat kegiatan membangunkan sahur berujung pada dugaan pengeroyokan dan pembakaran Dua sepeda motor di wilayah Dusun Lombong Induk, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Informasi yang dihimpun dari warga setempat dan pihak keluarga menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari, 11 Maret 2026, saat sekelompok remaja dari…

  • Legalitas Lahan KOPDES Sulai Dipersoalkan, DPRD Majene Siap Turun Tangan

    MAJENE – Persoalan legalitas lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, mulai mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Majene. Komisi I DPRD menyatakan siap menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sulai terkait penggunaan lahan yang dinilai belum memiliki kepastian administrasi. Selasa,(10/3/2026) Melalui sambungan telepon, anggota Komisi I DPRD…

  • JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    TANGGAPAN REDAKSI: KRITIK DIBALAS DENGAN DATA, BUKAN MENYERANG PENULIS Majene- Menanggapi tulisan salah satu media online yang mempersoalkan produk tulisan EPN Media, mulai dari tudingan tidak memenuhi kaidah jurnalistik, penggunaan identitas Edhy Putra Negara, hingga dugaan penggunaan aplikasi AI, kami memandang kritik tersebut sah-sah saja. Namun, kritik juga harus disertai argumentasi dan fakta yang jelas.…


  • DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    MAJENE, – Ramainya sorotan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene terhadap kondisi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene melalui media sosial justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Sabtu, 7/11/2026 Publik mulai mempertanyakan sejauh mana fungsi penganggaran dan pengawasan yang selama ini dijalankan para wakil rakyat terhadap rumah sakit milik pemerintah…


  • Sekcam Malunda Yusria Ungkap Bapenda Sudah Hubungi Vendor Reklame Tumbang, Tindakan Tegas Menanti Jika Tak Segera Diperbaiki

    Sekcam Malunda Yusria Ungkap Bapenda Sudah Hubungi Vendor Reklame Tumbang, Tindakan Tegas Menanti Jika Tak Segera Diperbaiki

    MALUNDA,– Penanganan reklame yang tumbang akibat angin puting beliung di wilayah Kecamatan Malunda mulai mendapat perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).jumat 6/11/2026 Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Malunda, Yusria, S.IP., mengungkapkan bahwa pihak Bapenda telah menghubungi pimpinan vendor yang bertanggung jawab atas reklame tersebut untuk meminta tindak lanjut perbaikan. Menurut informasi yang diperolehnya setelah melakukan konfirmasi kepada Bapenda,…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *