JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

TANGGAPAN REDAKSI: KRITIK DIBALAS DENGAN DATA, BUKAN MENYERANG PENULIS

Majene- Menanggapi tulisan salah satu media online yang mempersoalkan produk tulisan EPN Media, mulai dari tudingan tidak memenuhi kaidah jurnalistik, penggunaan identitas Edhy Putra Negara, hingga dugaan penggunaan aplikasi AI, kami memandang kritik tersebut sah-sah saja. Namun, kritik juga harus disertai argumentasi dan fakta yang jelas.

Pertama, jika tulisan EPN Media dianggap tidak memenuhi kaidah jurnalistik, tunjukkan secara spesifik bagian mana yang keliru. Jangan hanya memberikan penilaian sepihak tanpa menguraikan letak kesalahan dan fakta pembandingnya.

Kedua, menyebut tulisan sebagai opini bukanlah sebuah penghinaan. Namun, perlu dipahami bahwa opini, kritik, dan produk jurnalistik sama-sama memiliki ruang dalam kehidupan pers. Substansi tulisan EPN Media adalah mempertanyakan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik, bukan menuduh DPRD sebagai penyebab buruknya kondisi RSUD.

Ketiga, mengenai dugaan penggunaan AI, kami mempertanyakan dasar tuduhan tersebut. Apakah penilaian kualitas sebuah tulisan sekarang ditentukan oleh dugaan siapa yang mengetik, atau oleh akurasi fakta dan substansi yang disampaikan?

Keempat, pernyataan bahwa tulisan tersebut menjadi bahan tertawaan justru tidak menjawab satu pun pertanyaan mendasar yang disampaikan EPN Media.

Kami ingin mengingatkan, DPRD merupakan lembaga publik yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat. Mempertanyakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD bukanlah tindakan menyerang, melainkan bagian dari kontrol sosial.

Jika kritik kami dianggap keliru, bantahlah dengan data. Jika pengawasan DPRD sudah berjalan, buka rekam jejaknya. Jika ada fakta yang salah, tunjukkan koreksinya. Sesederhana itu.

EPN Media menegaskan kembali Jangan habiskan energi untuk menyerang penulis. Jawab saja kritiknya dengan data. Jangan sibuk mencari siapa yang menulis, tetapi lupa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

EPN Media tidak membutuhkan pembelaan dari siapa pun. Kami hanya tidak ingin substansi persoalan pelayanan publik tenggelam oleh perdebatan yang justru menyeret identitas penulis.

Satu hal yang perlu dipahami: mengkritik media boleh, mengoreksi tulisan juga boleh. Namun, jangan sampai kritik terhadap sebuah tulisan justru menjadi cara untuk menghindari pertanyaan yang seharusnya dijawab kepada masyarakat.

BERITA TANPA BATAS

  • Legalitas Lahan KOPDES Sulai Dipersoalkan, DPRD Majene Siap Turun Tangan

    MAJENE – Persoalan legalitas lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, mulai mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Majene. Komisi I DPRD menyatakan siap menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sulai terkait penggunaan lahan yang dinilai belum memiliki kepastian administrasi. Selasa,(10/3/2026) Melalui sambungan telepon, anggota Komisi I DPRD…

  • Honorer Kantor Camat Malunda Keluhkan Gaji 2025 Belum Cair, Sudah Lebih dari Enam Bulan

    Sejumlah pegawai honorer di Kantor Camat Malunda mengeluhkan belum cairnya insentif atau gaji mereka untuk tahun 2025. Hingga kini, memasuki tahun 2026 dan telah melewati lebih dari enam bulan, pembayaran tersebut belum juga diterima. Senin,(9/3/2026) Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar persoalan ini mendapat perhatian dari pihak terkait. “Kami mempertanyakan…

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • RSUD Majene Memprihatingkan DPRD Baru Tersadar Atau Selama Ini Tidur?

    RSUD Majene Memprihatingkan DPRD Baru  Tersadar  Atau  Selama Ini Tidur?

    MAJENE – Kondisi ruang rawat inap Kelas I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang terlihat memprihatinkan menjadi sorotan setelah salah seorang anggota DPRD mengunggah foto di media sosial pada minggu, 7/11/2206. yang memperlihatkan kondisi fasilitas rumah sakit tersebut melalui akun FB. Unggahan yang dimaksudkan untuk mengkritik kondisi pelayanan dan fasilitas rumah sakit itu justru…


  • JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    JANGAN GADUH SOAL PENULIS, JAWAB SUBSTANSI KRITIK! EPN MEDIA: DPRD BUKAN LEMBAGA YANG KEBAL PENGAWASAN PUBLIK

    TANGGAPAN REDAKSI: KRITIK DIBALAS DENGAN DATA, BUKAN MENYERANG PENULIS Majene- Menanggapi tulisan salah satu media online yang mempersoalkan produk tulisan EPN Media, mulai dari tudingan tidak memenuhi kaidah jurnalistik, penggunaan identitas Edhy Putra Negara, hingga dugaan penggunaan aplikasi AI, kami memandang kritik tersebut sah-sah saja. Namun, kritik juga harus disertai argumentasi dan fakta yang jelas.…


  • DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    DPRD Majene Kritik Kondisi RSUD, Masyarakat: Jangan Hanya Jago Berkomentar di Media Sosial

    MAJENE, – Ramainya sorotan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene terhadap kondisi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene melalui media sosial justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Sabtu, 7/11/2026 Publik mulai mempertanyakan sejauh mana fungsi penganggaran dan pengawasan yang selama ini dijalankan para wakil rakyat terhadap rumah sakit milik pemerintah…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *