‎BUMDes Desa Sulai Dievaluasi, BPD dan Pemdes Soroti Tata Kelola dan Kepercayaan Masyarakat

Pemerintah Desa Sulai bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar forum evaluasi terhadap pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sulai.  Selasa, (19- mei-2026)

‎Kegiatan tersebut yang dihadiri Pendamping desa, dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah desa dan BPD dalam memastikan pengelolaan BUMDes tetap berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

‎Dalam forum evaluasi tersebut, berbagai persoalan dan kendala yang selama ini terjadi dalam pengelolaan BUMDes turut menjadi pembahasan bersama.

‎Pemerintah desa dan BPD menilai bahwa evaluasi penting dilakukan demi memperbaiki tata kelola dan menjaga keberlangsungan program usaha desa.

‎Anggota BPD Desa Sulai menyampaikan bahwa evaluasi tersebut merupakan langkah bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam perjalanan BUMDes.

‎“Kami menyadari bahwa dalam perjalanan BUMDes tentu ada tantangan, hambatan, bahkan persoalan yang muncul. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang terbuka untuk melakukan evaluasi secara objektif, jujur, dan penuh tanggung jawab agar segala persoalan dapat dicari jalan keluarnya bersama,” ujarnya.

‎Ia juga menegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya program desa, termasuk BUMDes.

‎“BPD sebagai lembaga pengawasan di desa memiliki kewajiban untuk memastikan setiap program desa tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” ujar anggota bpd Sulai

‎Sementara itu, Kepala Desa Sulai berharap evaluasi tersebut dapat menjadi momentum pembenahan dan penguatan kembali tata kelola BUMDes agar lebih profesional dan dipercaya masyarakat.

‎“Harapan kami, evaluasi ini dapat melahirkan solusi, perbaikan tata kelola, serta memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes di desa kita. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi menjadi langkah pembenahan demi kemajuan bersama,” ujar Abdullah Kepala Desa Sulai

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • BBM Langka, Nelayan Malunda Enggan Melaut, Harga Ikan Tembus Rp55 Ribu per Kilogram

    MAJENE, — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para nelayan di Kecamatan Malunda. Selasa (8/9/2026) Kondisi tersebut salah satunya dirasakan nelayan di dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Sejumlah nelayan mengaku memilih mengurangi aktivitas melaut karena sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.…

  • Komisi II DPRD Majene Janji Kawal Kelangkaan BBM, Siap Turun ke Lapangan

    MAJENE — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Majene.Persoalan tersebut akan dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Napirman…

  • DPRD Majene Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Kelangkaan BBM Bersubsidi

    MAJENE,— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene melalui Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Majene. Senin (7/9/2026) Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat internal Komisi II DPRD Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2026,…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *