Merasa Tak Dapat Penjelasan, Keluarga Ahmad Nafis Minta Sekolah Datang Klarifikasi Langsung dan Dinas Terkait Turun Menelusuri Persoalan Ini,

Persoalan yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian keluarga besarnya. Setelah pengumuman kelulusan dan penamatan sekolah, keluarga mengaku masih mempertanyakan alasan sehingga Nafis yang selama ini dikenal sebagai siswa berprestasi tidak memperoleh peringkat seperti yang mereka harapkan.
‎
‎Saat ditemui di kediamannya, keluarga Ahmad Nafis yang dihadiri puluhan kerabat menyampaikan harapan agar pihak sekolah bersedia datang langsung menemui keluarga untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka terkait mekanisme penentuan peringkat siswa.
‎
‎Menurut keluarga, kekecewaan yang dialami Nafis bukan hanya terkait hasil yang diumumkan, tetapi juga karena mereka mengaku tidak pernah menerima informasi sebelumnya mengenai perubahan posisi peringkat yang dialami anak tersebut.
‎
‎”Kami hanya ingin penjelasan yang jelas. Kalau memang ada alasan dan dasar penilaiannya, silakan disampaikan secara terbuka agar persoalan ini tidak menjadi tanda tanya,” ungkap salah seorang anggota keluarga.
‎
‎Keluarga juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti acara penamatan massal yang dirangkaikan dengan pawai budaya Sayyang Pattuqduq. Berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi keluarga, perlengkapan acara hingga biaya penyewaan kuda disebut telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
‎
‎Namun menurut pengakuan keluarga, suasana berubah saat pengumuman peringkat dilakukan. Mereka mengaku terkejut ketika nama Ahmad Nafis tidak masuk dalam deretan siswa yang memperoleh peringkat sebagaimana yang mereka perkirakan berdasarkan prestasi akademiknya selama ini.Mirisnya Ahmad Nafis justru berada pada posisi belakangan


‎Kondisi tersebut disebut membuat Ahmad Nafis merasa kecewa dan malu sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti pawai Sayyang Pattuqduq maupun rangkaian penamatan yang berlangsung meriah dan turut dihadiri oleh Bupati Majene.
‎
‎Atas kejadian tersebut Ahmad Nafis mendafatara disekolah lain untuk mengikuti pawai kuda yg akan berlangsung 20 Juni di poniang, keluarga meminta instansi terkait untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
‎
‎Mereka berharap adanya penelusuran dan klarifikasi agar seluruh proses penilaian siswa dapat dipahami secara terbuka dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
‎
‎Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak SD Negeri 11 Karema terus dilakukan. Saat didatangi langsung di lingkungan sekolah, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang disampaikan keluarga Ahmad Nafis.
‎
‎Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak sekolah maupun instansi terkait untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi guna menjaga keberimbangan informasi yang disampaikan kepada publik.***

Rabu, 17 juni (2026).

©️EPN
‎

  • Gubernur Sulbar: Wartawan Bisa Jadi Kawan, Bisa Jadi Lawan—Pembinaan Konten Kreator Segera Jalan

    Mamuju, 17 Maret 2026 – Gubernur Sulawesi Barat, Shardi Duka, menggelar acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama insan pers dan konten kreator Sulawesi Barat di rumah jabatan gubernur. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk wartawan dan konten kreator dari berbagai daerah di Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa peran wartawan sangat…

  • IMM Sulbar Soroti THR PPPK di Majene. Hak ASN Tidak Boleh Terabaikan

    Majene- Polemik terkait belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majene turut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Irwan Japaruddin, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat. Dalam diskusi yang berlangsung di grup Media Center Kabupaten Majene,…

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *