Merasa Tak Dapat Penjelasan, Keluarga Ahmad Nafis Minta Sekolah Datang Klarifikasi Langsung dan Dinas Terkait Turun Menelusuri Persoalan Ini,

Persoalan yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian keluarga besarnya. Setelah pengumuman kelulusan dan penamatan sekolah, keluarga mengaku masih mempertanyakan alasan sehingga Nafis yang selama ini dikenal sebagai siswa berprestasi tidak memperoleh peringkat seperti yang mereka harapkan.
‎
‎Saat ditemui di kediamannya, keluarga Ahmad Nafis yang dihadiri puluhan kerabat menyampaikan harapan agar pihak sekolah bersedia datang langsung menemui keluarga untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka terkait mekanisme penentuan peringkat siswa.
‎
‎Menurut keluarga, kekecewaan yang dialami Nafis bukan hanya terkait hasil yang diumumkan, tetapi juga karena mereka mengaku tidak pernah menerima informasi sebelumnya mengenai perubahan posisi peringkat yang dialami anak tersebut.
‎
‎”Kami hanya ingin penjelasan yang jelas. Kalau memang ada alasan dan dasar penilaiannya, silakan disampaikan secara terbuka agar persoalan ini tidak menjadi tanda tanya,” ungkap salah seorang anggota keluarga.
‎
‎Keluarga juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti acara penamatan massal yang dirangkaikan dengan pawai budaya Sayyang Pattuqduq. Berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi keluarga, perlengkapan acara hingga biaya penyewaan kuda disebut telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
‎
‎Namun menurut pengakuan keluarga, suasana berubah saat pengumuman peringkat dilakukan. Mereka mengaku terkejut ketika nama Ahmad Nafis tidak masuk dalam deretan siswa yang memperoleh peringkat sebagaimana yang mereka perkirakan berdasarkan prestasi akademiknya selama ini.Mirisnya Ahmad Nafis justru berada pada posisi belakangan


‎Kondisi tersebut disebut membuat Ahmad Nafis merasa kecewa dan malu sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti pawai Sayyang Pattuqduq maupun rangkaian penamatan yang berlangsung meriah dan turut dihadiri oleh Bupati Majene.
‎
‎Atas kejadian tersebut Ahmad Nafis mendafatara disekolah lain untuk mengikuti pawai kuda yg akan berlangsung 20 Juni di poniang, keluarga meminta instansi terkait untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
‎
‎Mereka berharap adanya penelusuran dan klarifikasi agar seluruh proses penilaian siswa dapat dipahami secara terbuka dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
‎
‎Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak SD Negeri 11 Karema terus dilakukan. Saat didatangi langsung di lingkungan sekolah, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang disampaikan keluarga Ahmad Nafis.
‎
‎Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak sekolah maupun instansi terkait untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi guna menjaga keberimbangan informasi yang disampaikan kepada publik.***

Rabu, 17 juni (2026).

©️EPN
‎

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • Wakil Ketua DPRD Majene Janji Tindak Lanjuti Polemik Lahan Pembangunan KOPDES Sulai yang Tak Libatkan Pemerintah Desa

    Majene — Polemik pembangunan Koperasi Desa (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang disebut-sebut tidak melibatkan pemerintah desa dalam proses pengadministrasian lahan, akhirnya sampai ke telinga pimpinan DPRD Majene. Hal itu mencuat dalam momen buka puasa bersama yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi Nuhun, pihak Polsek, Camat Malunda, serta sejumlah konten kreator…

  • Polsek Malunda Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan, Kapolsek Turun Langsung ke Jalan

    Majene — Semangat berbagi di bulan suci Ramadhan kembali ditunjukkan jajaran Polsek Malunda. Pada Minggu sore, 15 Maret 2026 sekitar pukul 17.00 WITA, personel Polsek Malunda menggelar kegiatan berbagi takjil kepada para pengendara yang melintas di depan Mapolsek Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kegiatan yang mengusung tajuk “Ramadhan Berkah: Polsek Malunda Berbagi Takjil” ini menyasar…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *