Ribuan Massa Kepung DPRD dan Kantor Gubernur, MBG Dipastikan Tetap Berlanjut

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Calista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut. Senin, (29/6/2026).

‎Dalam aksi tersebut, Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Kalista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut.

‎Lebih Lnajut, perwakilan DPRD Sulawesi Barat, Anggota Komisi I, Halil Gibran yang menemui peserta aksi, menegaskan bahwa DPRD mendukung keberlanjutan program MBG. Ia mengungkapkan, selama ini telah banyak aspirasi masyarakat yang diterima DPRD, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program tersebut.

‎”Yang menyampaikan kritik bukan berarti meminta program ini dihentikan. Aspirasi mereka lebih kepada perlunya evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tidak lagi terjadi persoalan seperti dugaan keracunan, penyimpangan, maupun korupsi,” ujarnya.

‎Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut dengan mendorong evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, sekaligus tetap mendukung tuntutan masyarakat agar program MBG terus berjalan.

‎Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menemui massa juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi tersebut. Komitmen itu dibuktikan dengan penandatanganan surat maklumat bersama yang dibawa Aliansi ASMARA. Dokumen tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam penyampaian resmi aspirasi masyarakat Sulawesi Barat .


Di hadapan massa, Rara Calista menegaskan bahwa program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Program ini dinilai membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang serta menghidupkan sektor pertanian, perikanan, distributor, hingga pelaku UMKM.

‎”Kalau program MBG dihentikan, bagaimana nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari program ini?” tegas Rara.

‎Ia menambahkan, pihaknya mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Namun, evaluasi harus menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas program, memperkuat pengawasan, dan memastikan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.

PEMBARITAAN TANPA BATAS

  • Kebakaran 4 Hektare di Lombang, Polisi Ingatkan Bahaya Bakar Lahan Saat Kemarau

    MAJENE – Kebakaran lahan kembali menjadi peringatan serius bagi warga di tengah musim kemarau dan kondisi angin kencang. Lahan milik warga di Dusun Buttutala, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, terbakar pada Senin (5/10/2026), dengan luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 4 hektare. Informasi kebakaran pertama kali diterima pihak kepolisian sekitar pukul 16.00 WITA setelah…

  • Dinsos Majene Salurkan Bantuan kepada Ruslan, Korban Pengeroyokan

    Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Majene bersama Pemerintah Kecamatan Malunda serta Pemerintah Desa Maliaya mengunjungi Ruslan, korban pengeroyokan yang kasusnya sempat menjadi perhatian publik. Dalam kunjungan tersebut, Dinsos Majene turut menyerahkan bantuan berupa perlengkapan tidur, seperti kasur/matras dan selimut, serta perlengkapan mandi. Senin, (5/10/2025) ‎Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Majene, Saddam Husain, mengatakan bantuan tersebut diberikan…

  • BBM Jadi Sorotan, Bupati Majene Turunkan Tim Awasi SPBU Malunda dan Tammerodo

    Majene-Persoalan harga, distribusi hingga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Majene. Minggu (4/10/2026) ‎‎Bupati Majene secara resmi menugaskan jajaran kecamatan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian langsung terhadap SPBU, termasuk SPBU di Kecamatan Malunda dan Tammerodo.‎Hal itu tertuang dalam Surat Tugas Bupati Majene Nomor: B.800.1.11.1/2318/X/2026, tertanggal 2 Oktober 2026.‎‎Surat…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *