Ribuan Massa Kepung DPRD dan Kantor Gubernur, MBG Dipastikan Tetap Berlanjut

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Calista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut. Senin, (29/6/2026).

‎Dalam aksi tersebut, Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Kalista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut.

‎Lebih Lnajut, perwakilan DPRD Sulawesi Barat, Anggota Komisi I, Halil Gibran yang menemui peserta aksi, menegaskan bahwa DPRD mendukung keberlanjutan program MBG. Ia mengungkapkan, selama ini telah banyak aspirasi masyarakat yang diterima DPRD, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program tersebut.

‎”Yang menyampaikan kritik bukan berarti meminta program ini dihentikan. Aspirasi mereka lebih kepada perlunya evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tidak lagi terjadi persoalan seperti dugaan keracunan, penyimpangan, maupun korupsi,” ujarnya.

‎Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut dengan mendorong evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, sekaligus tetap mendukung tuntutan masyarakat agar program MBG terus berjalan.

‎Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menemui massa juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi tersebut. Komitmen itu dibuktikan dengan penandatanganan surat maklumat bersama yang dibawa Aliansi ASMARA. Dokumen tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam penyampaian resmi aspirasi masyarakat Sulawesi Barat .


Di hadapan massa, Rara Calista menegaskan bahwa program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Program ini dinilai membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang serta menghidupkan sektor pertanian, perikanan, distributor, hingga pelaku UMKM.

‎”Kalau program MBG dihentikan, bagaimana nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari program ini?” tegas Rara.

‎Ia menambahkan, pihaknya mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Namun, evaluasi harus menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas program, memperkuat pengawasan, dan memastikan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.

PEMBARITAAN TANPA BATAS

  • BBM Langka, Nelayan Malunda Enggan Melaut, Harga Ikan Tembus Rp55 Ribu per Kilogram

    MAJENE, — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para nelayan di Kecamatan Malunda. Selasa (8/9/2026) Kondisi tersebut salah satunya dirasakan nelayan di dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Sejumlah nelayan mengaku memilih mengurangi aktivitas melaut karena sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.…

  • Komisi II DPRD Majene Janji Kawal Kelangkaan BBM, Siap Turun ke Lapangan

    MAJENE — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Majene.Persoalan tersebut akan dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Napirman…

  • DPRD Majene Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Kelangkaan BBM Bersubsidi

    MAJENE,— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene melalui Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Majene. Senin (7/9/2026) Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat internal Komisi II DPRD Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2026,…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *