‎DPRD Majene Apresiasi Jebol Dukcapil di Malunda, 500 Warga Antre hingga Larut Malam

Pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola (Jebol) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Majene di Aula Kantor Kecamatan Malunda, Selasa (4/8/2026), mendapat respons tinggi dari masyarakat.

‎Sejak pagi, warga Kecamatan Malunda dan Ulumanda berdatangan untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari perekaman KTP elektronik, perbaikan data, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran hingga akta kematian.

‎Hingga malam hari, tercatat kurang lebih 500 warga telah melakukan registrasi untuk mendapatkan pelayanan. Tingginya jumlah warga yang datang membuat pelayanan tetap berlangsung meski waktu telah memasuki malam.

‎Sekitar pukul 22.00 WITA, puluhan warga masih terlihat menunggu giliran, khususnya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP. Pihak Dukcapil menyebut masih terdapat sekitar 60 warga yang berada dalam antrean untuk menjalani proses perekaman.

Pelayanan pun tidak serta-merta dihentikan. Petugas tetap melanjutkan proses untuk menyelesaikan warga yang telah melakukan registrasi.Bahkan, pelayanan diperkirakan berlangsung hingga pukul 01.00–02.00 WITA dini hari.

‎“Kami sudah biasa. Terkadang sampai subuh atau pagi baru selesai. Yang pastinya, kami tidak akan pulang kalau data warga yang sudah terdaftar belum selesai,” ujar pihak Dukcapil.

‎Di tengah pelayanan yang berlangsung hingga larut malam tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Majene, Sudirman, turut hadir dan membersamai Kepala Dinas Dukcapil Majene di Aula Kantor Camat Malunda. Ia berbincang langsung dengan Kepala Dinas sekaligus melihat proses pelayanan yang masih berjalan.

‎Sudirman memberikan apresiasi terhadap langkah Dukcapil yang menghadirkan pelayanan langsung ke wilayah masyarakat.

‎Menurutnya, program jemput bola seperti ini sangat penting, terutama bagi warga Malunda dan Ulumanda yang harus menempuh jarak cukup jauh apabila hendak mengurus dokumen kependudukan ke pusat pelayanan di Majene.

‎Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah lain yang membutuhkan.

‎“Kami sangat mengapresiasi adanya pelayanan jemput bola ini. Mudah-mudahan ke depan bisa konsisten dilaksanakan terus-menerus,” ujar Sudirman.

‎Bagi Sudirman, tingginya jumlah masyarakat yang datang menjadi gambaran nyata bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang didekatkan langsung ke masyarakat memang masih sangat dibutuhkan.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., tetap berada di Aula Kantor Camat Malunda hingga malam hari untuk mendampingi jajaran dalam memberikan pelayanan, khususnya proses perekaman KTP.

‎Kehadiran pimpinan Dukcapil hingga larut malam menjadi bagian dari upaya memastikan warga yang telah melakukan registrasi tetap mendapatkan pelayanan dan tidak pulang tanpa kepastian.

‎
Angka 500 warga dalam satu kegiatan menjadi catatan penting. Bukan sekadar menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap dokumen kependudukan masih besar, terutama bagi warga yang selama ini terkendala jarak, waktu dan biaya untuk mendapatkan pelayanan di pusat kota.

Program jemput bola akhirnya bukan hanya soal memindahkan tempat pelayanan, tetapi bagaimana pemerintah hadir lebih dekat ketika masyarakat memang membutuhkan.

‎Dan seperti yang disampaikan Sudirman, jangan sampai jemput bola hanya ramai saat digelar, tetapi harus konsisten hadir untuk masyarakat yang membutuhkan.
©️EPN

BERITA TANPA BATAS

  • APAK–GRH Kembali Gelar Aksi di Kejari Makassar, Ishadul Desak Ketua KONI Ismail Segera Diperiksa

    MAKASSAR, 30 September 2026 — Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) kembali akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada Rabu, 30 September 2026, pukul 13.00 WITA. Aksi tersebut dipimpin Ketua GRH Ishadul, S.H. bersama Ketua APAK A. Akbar, dengan salah satu tuntutan utama mendesak Kejari Makassar…

  • ‎Dugaan Penganiayaan di Malunda Masuk Tahap Penyidikan, Polda Sulbar: Dua Pihak Saling Lapor, 11 Saksi Diperiksa‎

    Kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di tengah kegiatan pawai kuda di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Selasa (29/9/2026) ‎‎Perkara yang sempat menyita perhatian publik dan ramai beredar di media sosial tersebut kini ditangani Polres Majene. Polda Sulawesi Barat memastikan proses hukum terhadap kasus itu terus berjalan dan seluruh…

  • Keterbatasan Armada Jenazah di Puskesmas Malunda, Pemerintah Diharapkan Beri Perhatian

    Keterbatasan armada pengangkut jenazah di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian setelah adanya warga yang meninggal dunia di Puskesmas Malunda, Senin (28/9/2026).‎‎Pihak keluarga yang tengah berduka membutuhkan kendaraan untuk membawa jenazah ke rumah duka. Namun, hingga saat ini Puskesmas Malunda belum memiliki armada khusus pengangkut jenazah.‎‎Dalam…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *