‎Dukcapil Majene JEBOL di Malunda, Layani Warga Malunda dan Ulumanda hingga Malam

Masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda mendapat kemudahan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Majene turun langsung memberikan pelayanan JEBOL ( jemput bola )di Aula Kantor Kecamatan Malunda, dan diserbu ratusan wrag, Selasa (4/8/2026).

‎
Pelayanan tersebut menyasar dua wilayah sekaligus, yakni Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju pusat pelayanan di Kota Majene hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

‎Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Andi Devianti Arna, S.H., mengatakan pihaknya membuka sejumlah layanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.

‎“Kali ini kita membuka pelayanan empat kategori, yaitu pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan KTP bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun,” ujar Andi Devianti saat diwawancarai.

‎Menurutnya, pelayanan jemput bola tersebut bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, Dukcapil Majene juga telah melaksanakan pelayanan serupa di Kecamatan Sendana.

‎
Dalam pelaksanaan sebelumnya, kata dia, sempat terdapat kendala teknis berupa kerusakan alat. Namun persoalan tersebut telah ditangani sehingga peralatan kembali dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

‎Pelayanan langsung di tingkat kecamatan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Desa Mekarta, Haeruddin, S.H., selaku Ketua APDESI Kabupaten Majene.

Haeruddin menilai pelayanan jemput bola sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan harus menghadapi persoalan jarak, biaya transportasi, serta waktu ketika hendak mengurus dokumen kependudukan di Kota Majene.

‎Menurutnya, kondisi geografis Malunda dan Ulumanda yang cukup luas membuat pelayanan langsung seperti ini sangat dibutuhkan.Apalagi, sebagian masyarakat berada di wilayah pegunungan dengan akses yang tidak selalu mudah.

‎“Pelayanan seperti ini sangat membantu masyarakat. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu yang besar hanya untuk datang ke Kota Majene mengurus dokumen kependudukan,” demikian poin penting apresiasi Ketua APDESI Majene terhadap kegiatan tersebut.

‎Pelayanan yang dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Malunda ini menjadi salah satu bentuk pendekatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

‎Bukan lagi masyarakat yang harus selalu mengejar pelayanan hingga ke pusat kota, tetapi pelayanan yang datang mendekati masyarakat.

‎Untuk registrasi, pelayanan dibuka hingga pukul 17.00 WITA pada Selasa, 4 Agustus 2026. Sementara proses penyelesaian administrasi diperkirakan masih berlangsung hingga malam hari di Kantor Kecamatan Malunda.

‎Program ini diharapkan mampu mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat sekaligus memangkas kendala jarak, biaya, dan waktu yang selama ini menjadi persoalan bagi warga Malunda dan Ulumanda.

‎©️EPN MEDIA | Eksplorasi Pemberitaan Nyata

BERITA TANPA BATAS

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • Wakil Ketua DPRD Majene Janji Tindak Lanjuti Polemik Lahan Pembangunan KOPDES Sulai yang Tak Libatkan Pemerintah Desa

    Majene — Polemik pembangunan Koperasi Desa (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang disebut-sebut tidak melibatkan pemerintah desa dalam proses pengadministrasian lahan, akhirnya sampai ke telinga pimpinan DPRD Majene. Hal itu mencuat dalam momen buka puasa bersama yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi Nuhun, pihak Polsek, Camat Malunda, serta sejumlah konten kreator…

  • Polsek Malunda Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan, Kapolsek Turun Langsung ke Jalan

    Majene — Semangat berbagi di bulan suci Ramadhan kembali ditunjukkan jajaran Polsek Malunda. Pada Minggu sore, 15 Maret 2026 sekitar pukul 17.00 WITA, personel Polsek Malunda menggelar kegiatan berbagi takjil kepada para pengendara yang melintas di depan Mapolsek Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kegiatan yang mengusung tajuk “Ramadhan Berkah: Polsek Malunda Berbagi Takjil” ini menyasar…

  • Cuaca ekstrem di Malunda, 42 rumah rusak, BPBD Majene salurkan bantuan darurat

    Cuaca ekstrem di Malunda, 42 rumah rusak, BPBD Majene salurkan bantuan darurat

    Dampak cuaca ekstrem yang disebut angin puting beliung melanda wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai terdata. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 36 rumah mengalami kerusakan di Kelurahan Malunda dan enam rumah di Desa Kayu Angin. Sementara itu, pendataan di wilayah Lamongan Batu masih berlangsung. Sebagai langkah penanganan awal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…


  • Cuaca Ekstrem Terjang Malunda Puluhan Rumah Rusak, Camat dan Sekcam Turun Langsung Tinjau Rumah Warga Terdampak

    Cuaca Ekstrem Terjang Malunda Puluhan Rumah Rusak, Camat dan Sekcam Turun Langsung Tinjau Rumah Warga Terdampak

    MAJENE – Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang dan suara guntur menggelegar menerjang Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Sabtu (31/10/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan dan sejumlah pohon tumbang. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 14.30–14.40 WITA itu diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Meski relatif singkat, terjangan angin…


  • Rekaman Dugaan Jatah Proyek Revitalisasi untuk APH Beredar, NCW Tantang Kejaksaan Buka Suara

    Rekaman Dugaan Jatah Proyek Revitalisasi untuk APH Beredar, NCW Tantang Kejaksaan Buka Suara

    MAJENE – Pegiat hukum sekaligus Ketua Bidang Investigasi LSM Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar Bulan, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene memberikan penjelasan secara terbuka terkait rekaman suara berdurasi hampir 30 menit yang beredar dan menjadi sorotan publik. Menurut Falar, Kepala Dinas Pendidikan perlu menjelaskan sekaligus memperjelas maksud dari sejumlah pernyataan yang disampaikan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *