Ketua PABPDSI Majene Resmi Berganti, Muhammad Ali Dilantik Gantikan Muhammad Sapri Bolong

Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majene resmi berganti. Jabatan yang sebelumnya diemban Muhammad Sapri Bolong kini dipercayakan kepada Muhammad Ali. Sabtu, (19/9/2026)
‎
‎Muhammad Ali resmi dilantik sebagai Ketua PABPDSI Kabupaten Majene pada 12 September 2026.
‎Pergantian kepengurusan tersebut dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan proses dan pembahasan bersama anggota BPD dari berbagai desa di Kabupaten Majene.
‎
‎Rangkaian pembahasan tersebut turut diagendakan melalui pertemuan bersama anggota BPD se-Kabupaten Majene yang berlangsung di Rumah Makan Warung Resmi Rawang Desa Bababulo kecamtan Pamboang.
‎
‎Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan organisasi serta mempererat komunikasi dan koordinasi antar anggota BPD dalam menjalankan fungsi kelembagaan di tingkat desa.


‎Ketua PABPDSI Kabupaten Majene yang baru, Muhammad Ali, langsung menggelar rapat koordinasi dan evaluasi panitia pada Sabtu, 19 September 2026.
‎Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Pantai Baluno dan dihadiri serta mengundang anggota BPD se-Kabupaten Majene.

Rapat koordinasi ini menjadi salah satu agenda awal Muhammad Ali setelah resmi dilantik sebagai Ketua PABPDSI DPD Kabupaten Majene pada 12 September 2026, menggantikan Muhammad Sapri Bolong.

BERITA TANPA BATAS
‎
‎

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • Wakil Ketua DPRD Majene Janji Tindak Lanjuti Polemik Lahan Pembangunan KOPDES Sulai yang Tak Libatkan Pemerintah Desa

    Majene — Polemik pembangunan Koperasi Desa (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang disebut-sebut tidak melibatkan pemerintah desa dalam proses pengadministrasian lahan, akhirnya sampai ke telinga pimpinan DPRD Majene. Hal itu mencuat dalam momen buka puasa bersama yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi Nuhun, pihak Polsek, Camat Malunda, serta sejumlah konten kreator…

  • Polsek Malunda Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan, Kapolsek Turun Langsung ke Jalan

    Majene — Semangat berbagi di bulan suci Ramadhan kembali ditunjukkan jajaran Polsek Malunda. Pada Minggu sore, 15 Maret 2026 sekitar pukul 17.00 WITA, personel Polsek Malunda menggelar kegiatan berbagi takjil kepada para pengendara yang melintas di depan Mapolsek Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kegiatan yang mengusung tajuk “Ramadhan Berkah: Polsek Malunda Berbagi Takjil” ini menyasar…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *