Musrenbang Desa Sulai Bahas dan Tetapkan RKPDes 2027, Usulan Prioritas Masyarakat Jadi Perhatian‎

Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para undangan, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, Jumat (25/9/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari tahapan penyusunan RKPDes yang sebelumnya diawali dengan pembentukan tim penyusun hingga proses penggalian dan penyusunan berbagai usulan pembangunan desa.
‎Dalam Musrenbangdes tersebut, sejumlah usulan dan rencana kegiatan dibahas untuk menentukan program yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Sulai pada tahun 2027.
‎
‎Kepala Desa Sulai, Abdullah, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Namun, pemerintah desa akan berupaya memaksimalkan kemampuan anggaran yang tersedia.


‎“Anggaran memang terbatas, tetapi kita akan berupaya semaksimal mungkin agar usulan yang menjadi prioritas masyarakat dapat terakomodir,” ujar Abdullah.
‎
‎Sementara itu, Sarkasi selaku Pendamping Desa P3MD turut mendampingi jalannya kegiatan tersebut. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan proses perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan selaras dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.
‎
‎Kehadiran pendamping desa diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam setiap tahapan perencanaan, sehingga penyusunan RKPDes tidak hanya mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan mekanisme serta aturan yang telah ditetapkan.


‎Musrenbangdes kemudian menjadi forum bersama antara pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat untuk membahas sekaligus menetapkan RKPDes sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa Sulai Tahun 2027.

BERITA TANPA BATAS

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Jelang Lebaran, Ribuan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Terima THR, Pemkab Siapkan Anggaran Miliaran

    BONE — Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone memastikan para PPPK paruh waktu tetap akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, pada Jumat (6/3/2026). Menurutnya, total penerima THR di lingkungan Pemkab…

  • Penangkaran Dan Konservasi Minim, Buaya Liar Tampak Jinak, Tak Takut Manusia, Warga Saksikan Reptil Santai Menikmati Makanan

    Kemunculan buaya di aliran Sungai Tubo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi perhatian warga setelah sebuah video yang memperlihatkan reptil tersebut beredar di media sosial. Video yang diunggah akun Facebook Iank Upi Iank pada 7 Maret 2026, memperlihatkan seekor buaya sedang memakan sisa pembersihan ayam potong di sekitar aliran sungai. Dalam rekaman tersebut, buaya tampak…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *