‎Data Valid 86 Rumah Rusak Akibat Puting Beliung, Bupati Majene Turun Tangan Sambangi Korban Bencana di Malunda


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene mencatat sebanyak 86 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem disertai angin puting beliung yang melanda Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
‎
‎Data tersebut merupakan hasil pendataan valid BPBD Kabupaten Majene yang selanjutnya akan diinput dan dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.
‎
‎Berdasarkan rincian data yang disampaikan Sekretaris BPBD Kabupaten Majene, Suardi (Mas Ut), kerusakan rumah tersebar di empat wilayah, terdiri dari dua desa dan dua kelurahan.
‎
‎Kelurahan Malunda menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan terbanyak, yakni 63 unit rumah. Selanjutnya, Desa Kayu Angin sebanyak 8 unit, Desa Lombong Timur 8 unit, dan Kelurahan Lamungan Batu sebanyak 7 unit.
‎
‎”Dari hasil pendataan, total rumah rusak akibat bencana di Kecamatan Malunda sebanyak 86 unit, yang tersebar di dua desa dan dua kelurahan,” jelasnya saat diwawancarai di Kantor Camat Malunda, Minggu (1/11/2026).
‎
‎Sementara itu, sebanyak 31 rumah sebelumnya telah ditetapkan sebagai prioritas penanganan awal, terutama rumah dengan kategori kerusakan berat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat bantuan kepada warga yang paling membutuhkan.
‎
‎Namun, berdasarkan jadwal penanganan terbaru, seluruh bantuan bagi warga terdampak direncanakan disalurkan pada Minggu sore setelah kedatangan tim BPBD Provinsi Sulawesi Barat.
‎
‎Camat Malunda mengatakan, pihaknya masih menunggu kedatangan BPBD Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pemetaan dan pengaturan distribusi bantuan berdasarkan kategori kerusakan rumah.
‎
‎”Kita menunggu BPBD Provinsi tiba. Setelah itu dilakukan pemetaan dan bantuan langsung dibagikan sesuai kategori kerusakan rumah,” ujar Camat Malunda.
‎
‎Sebelumnya, Bupati Majene Andi sukri tammalele Mengunjungi para korban yang terdampak di lingkungan karewaca sebelum berangakt kemamuju.
‎
‎
‎
‎Lebih lanjut Kalaksa BPBD Kabupaten Majene, Suardi, S.Ag., M.Pd., bersama Sekretaris Dinas Sosial, Camat dan Sekretaris Camat Malunda, serta Kepala Desa Kayu Angin, terlihat berada di Kantor Camat Malunda untuk membahas langkah penanganan dampak bencana.
‎
‎Pemerintah berharap proses penyaluran bantuan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh warga terdampak, khususnya masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
‎
‎Dengan ditetapkannya angka 86 unit sebagai data valid, pemerintah diharapkan dapat segera menindaklanjuti kebutuhan warga terdampak melalui koordinasi lintas instansi hingga ke tingkat pemerintah pusat.

BERITA TANPA BATAS
‎

  • Polemik Tanah KOPDES Sulai. Pemda Keliru Maknai SE Mendagri, Potensi Masalah Hukum. Gubernur, Bupati dan DPRD Harus Bertindak

    Majene, Sabtu 14 Maret – Polemik pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, semakin memanas. Pemerintah Kabupaten Majene (Pemda) memberikan penjelasan yang keliru dan menyesatkan terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.3.1.3/4911/SJ Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan BMD untuk kegiatan KDKMP. Dalam pesan yang…

  • Anggota Polisi, Polsek Malunda Pantau Jagung di Desa Bambangan

    Pastikan Tanaman Jagung Tumbuh Optimal, Bhabinkamtibmas Polsek Malunda Pantau Jagung Usia 30 Hari di Desa Bambangan Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Polsek Malunda Polres Majene, AIPDA Ansar Dg. Tinggi, melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan tanaman jagung milik warga di Dusun Bambangan, Desa Bambangan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Jumat (13/3/2026). Kegiatan pemantauan tersebut…

  • Program Presiden KOPDES di Desa Sulai Terancam Masalah Hukum. Administrasi Aset Pemda Belum Tuntas, DPRD Dan Pemerintah Didesak Segera Turun Tangan.

    Majene, (Jumat 13 Maret 2026)–Polemik seputar pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, semakin mencuat. Meskipun pembangunan telah dimulai, proses administrasi terkait pemanfaatan aset Pemda untuk proyek tersebut masih terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Majene (Pemda) sebelumnya memperlihatkan surat keterangan yang hanya menjelaskan status tanah…

  • ‎Monyet Hitam Berkeliaran di Permukiman Majene, Warga Khawatir Keselamatan Ibu dan Bayi

    ‎Monyet Hitam Berkeliaran di Permukiman Majene, Warga Khawatir Keselamatan Ibu dan Bayi

    Keberadaan tiga ekor monyet hitam atau Lezan yang berkeliaran di sekitar permukiman warga di wilayah Tande, kampung Tarobbo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai menimbulkan keresahan. Kamis 5/11/2026‎‎Informasi tersebut diterima EPN Media melalui pesan langsung (DM) dari seorang warga yang meminta perhatian dan penanganan segera dari pemerintah, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Barat.‎‎Berdasarkan…


  • Polsek Malunda Kerahkan Personel dan BKO Sabhara Bantu Pemulihan Pascaput­ting Beliung

    Polsek Malunda Kerahkan Personel dan BKO Sabhara Bantu Pemulihan Pascaput­ting Beliung

    Sebelum diterjunkan ke lokasi terdampak bencana angin puting beliung, Polsek Malunda terlebih dahulu memberikan arahan kepada seluruh personel Polsek Malunda bersama anggota BKO Satuan Samapta (Sabhara) Polres Majene. Kamis 5/11/2026 Arahan tersebut diberikan sebagai bentuk kesiapan personel dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana angin puting beliung di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Personel nantinya akan…


  • Dinilai Lamban Dan Tidak Transparan APAK dan GRH Kembali Kepung Kejari Makassar Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Rp15 Miliar

    Dinilai Lamban Dan Tidak Transparan APAK dan GRH Kembali Kepung Kejari Makassar Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Rp15 Miliar

    MAKASSAR, 5 November 2026 – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Rakyat Menggugat (GRH) hari ini kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Aksi ini merupakan respons atas lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Makassar senilai Rp15 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Massa…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *