‎Kadis Dukcapil Majene Turunkan Layanan Administrasi Kependudukan, Warga Malunda-Ulumanda Tak Perlu Jauh ke Majene

Kabar baik bagi masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda. Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung di wilayah kecamatan.

Pelayanan tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 09.00 hingga 17.00 WITA, bertempat di Kantor Camat Malunda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Dukcapil Kabupaten Majene dalam meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

‎Dalam surat resmi yang ditandatangani Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Ibu Andi Devianty Arna, S.H., disebutkan sejumlah layanan administrasi kependudukan yang akan diberikan kepada masyarakat.

‎Layanan tersebut meliputi perekaman KTP-el bagi warga yang telah berusia 17 tahun atau telah memenuhi persyaratan wajib KTP, penerbitan Kartu Keluarga (KK), pindah penduduk, penerbitan akta kelahiran, serta penerbitan akta kematian.

‎Kadis Dukcapil Majene juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Warga yang telah berusia 17 tahun atau segera mencapai usia tersebut diharapkan dapat melakukan perekaman KTP-el.

‎Sementara masyarakat yang membutuhkan layanan Kartu Keluarga, pindah penduduk, akta kelahiran maupun akta kematian juga diarahkan untuk memanfaatkan pelayanan yang telah disiapkan.

‎Langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Dukcapil Majene di bawah kepemimpinan Andi Devianty Arna, S.H. untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang selama ini harus menempuh perjalanan ke pusat kabupaten hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

‎Dengan adanya pelayanan langsung di Kecamatan Malunda, masyarakat Malunda dan Ulumanda kini memiliki kesempatan mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, dekat dan efisien.

‎Dinas Dukcapil Majene berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan tersebut dan memastikan dokumen kependudukan masing-masing tetap lengkap serta sesuai dengan data terbaru. ©️EPN

BERITA TANPA BATAS

‎

  • BBM Langka, Nelayan Malunda Enggan Melaut, Harga Ikan Tembus Rp55 Ribu per Kilogram

    MAJENE, — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para nelayan di Kecamatan Malunda. Selasa (8/9/2026) Kondisi tersebut salah satunya dirasakan nelayan di dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Sejumlah nelayan mengaku memilih mengurangi aktivitas melaut karena sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.…

  • Komisi II DPRD Majene Janji Kawal Kelangkaan BBM, Siap Turun ke Lapangan

    MAJENE — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Majene.Persoalan tersebut akan dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Napirman…

  • DPRD Majene Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Kelangkaan BBM Bersubsidi

    MAJENE,— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene melalui Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Majene. Senin (7/9/2026) Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat internal Komisi II DPRD Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2026,…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *